Sumenep, NU Online

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Sumenep berupaya menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDes. Hal ini berangkat dari sebuah persoalan-persoalan yang muncul di akar rumput.

"Sebagian orang menganggap kecil, padahal sudah ada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2021 yang mestinya dikawal dan didampingi guna menemukan solusi yang baik," ujar Mohammad Ekoyanto, Ketua Lakpesdam NU Sumenep, di acara Talk Show Kampanye Publik, Selasa (14/3/2023).

Dikatakan, pihaknya sudah tiga tahun mencari strategi guna menemukan solusi yang terbaik. Di tahun pertama, katanya, pihaknya lebih fokus pada penguatan kapasitas internal sehingga terbentuk Forum Masyarakat Madani Sumenep (MMS).

Pada waktu itu, lanjutnya, ia bersama tim melihat peta potensi dan persoalan yang dijadikan rujukan awal untuk melakukan langkah-langkah advokasi ke depan. Terutama terkait pengelolaan BUMDes di Sumenep yang berbasis partisipasi masyarakat.

Diceritakan, di tahun pertama pihaknya memunculkan rumusan untuk mendorong partisipasi masyarakat agar ikut andil dalam pengelolaan BUMDes yang didesain bernama BUMDes berbasis masyarakat dengan mengusung konsep masyarakat terlibat secara keorganisasian, mengetahui kondisi BUMDes di internal sendiri, dan pengawasan yang dilakukan warga. 

"Dalam satu tahun kita melakukan diskusi dan mendapatkan technical assistant. Di tahun kedua dan ketiga, kami melakukan aksi dan tindak lanjut," ucap Eko pada audien yang berkumpul di aula Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep.

Pria asal Ganding itu menyebutkan, ada empat konsep yang ia tawarkan agar capaiannya dapat diterima oleh pengelola BUMDes dan warga. Pertama, ia menargetkan agar masyarakat ikut terlibat dari awal perekrutan sampai proses identifikasi terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kedua tata kelola yang dimiliki internal BUMDes. Ketiga pengembangan SDM. Keempat pengawasan bersama.
Itu konsep yang kita jadikan model saat pendampingan.

"Dari empat konsep inilah kita prioritaskan dalam pengembangan BUMDes dengan beberapa tahapan, seperti proses survey, Focus Group Discussion (FGD), pembentukan forum warga yang dikemas dengan halaqah dan lainnya," terangnya.
 

Dilanjutkan, di tahun kedua pihaknya bersama pemerintah melakukan empat hal ini. Di antaranya adalah melakukan Bimtek terkait kebutuhan di masing-masing BUMDes. Adapun tiga fokus pendampingan sebagai projek percontohan awal adalah Desa Telaga Ganding, Lenteng Timur, dan Rubaru.

"Titik poin demi memunculkan wujud partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes terletak pada strategi digunakan tim, yakni memberikan instrumen lewat Kartu Penilaian Masyarakat (KPM) di dalam proses mengidentifikasi persoalan. Kemudian melakukan FGD dengan pengelola BUMDes bersama masyarakat. Lalu rekomendasi muncul setelah mengadakan pleno," urainya.

Eko menegaskan, dua kutub inilah yang memunculkan maklumat untuk mengetahui keinginan pengelola BUMDes yang disesuaikan dengan kondisi lokal di masing-masing desa. 

"Memunculkan kebutuhan kearifan lokal itu melalui KPM, FGD dan pleno. Hasilnya kami pertemukan sehingga muncul kesepakatan tentang langkah konkrit dalam mengembangkan BUMDes," ungkapnya.

Tak hanya itu, terbentuknya forum peduli BUMDes sebagai langkah keterwakilan dari masyarakat guna menggali potensi ketiga lokus itu yang tidak lepas dari potensi lokal dan usaha yang dimiliki BUMDes tidak berbenturan dengan usaha masyarakat. 

"Ketiga dampingan ini kita dorong dan akan menjadi model percontohan di Sumenep. Key wordnya dalam pengembangan ini ada pada Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan semua pihak dan endingnya melahirkan sebuah maklumat," tandasnya.

Diketahui, panitia juga menghadirkan narasumber lainnya, yakni Anwar Syahroni Yusuf selaku Kepala Dinas PMD Sumenep dan anggota MMS Ny Rosina.

Kontributor: Firdausi
Editor: Syakir NF