Pemalang, NU Online
NU dinilai belum memiliki platform gerakan yang bisa menjadi panduan warganya.
<>Misalnya NU bersikap tasamuh, tapi masih banyak warga yang bingung untuk pengejawantahan di lapangan. NU juga harus membantu negara dan pemerintah yang masih menghadapi banyak masalah sosial dengan menegaskan sikap politik NU belum menemukan jawaban terhadap masalah tersebut. Harus ada garis tegas antara politik praktis dan kenegaraan, disinilah peran NU.
Demikian benang merah diskusi panel yang diselenggarakan Lembaga Kajian Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Pantura (Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang) di Aula Sekretariat PC NU, Rabu (12/9). Diskusi untuk menyongsong Munas dan Konbes NU ini bertema "Meneguhkan Komitmen Kerakyatan, Kebangsaan dan Keumatan.
Dalam diskusi itu juga keluar penailaian tentang manajemen mobilisasi SDM di lingkungan NU. "Jika mobilisasi berhasil maka banyak yang bisa dilakukan dalam konteks berkhidmah dengan rakyat dan umat. Sebaliknya jika mobilisasi tidak berhasil NU akan ditinggalkan oleh basisnya."
Diskusi yang diikuti aktivis muda NU dari Batang, Kota dan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota dan Kabupaten Tegal ini Menghadirkan pembicara Nurul Huda SA (direktur Yayasan Fahmina Institute Cirebon), Musafa Basyir-Rasyad (pengajar STAIN Pekalongan dan ketua Lakpesdam Kota Pekalangan), Imron Khudori (Ketua Anscor Cabang Pemalang) dan Ulfan Arif (Lakpesdam NU Batang).
Dalam kesempatan itu, Nurul Huda SA mengatakan bahwa pada tataran makro NU harus terdepan dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan yang menjauhkan masyakakat dari akes pembangunan. Produk kebijakan politik dan ekonomi, selama ini lebih banyak menguntungkan segelintir orang dan meminggirkan sebaagian besar masyarakat.
“Banyak produk produk legislasi yang merampas kepentingan masyarakat, seperti tampak dalam UU Sumberdaya Alam, UU Pendidikan, dan lain-lain. Kebijakan pembangunan yang memihak ke pasar, secara signifikan makin menjauhkan hak masyarakat secara umum dan warga NU,” paparnya.
Senada dengan Huda, Musafa Basyir-Rasyad --pengajar STAIN Pekalongan dan ketua Lakpesdam Kota Pekalangan-- mengatakan, tantangan Globalisasi dan free market, Negara diambil alih oleh pasar, migas 85,6% dikuasasi asing. Indonesia hanya memiliki 10 perusahaan migas yang beroperasi. “Masyarakat NU akan semakin berat menghadapi situasi demikian, karena pelayanan hak dasar masyarakat semakin terbatas,” tandas Musoffa Basyir.
Pandangan optimis dikemukakan oleh Ketua Lakpesdam Pemalang Imron Khudori, NU masih memiliki kekuatan yang bisa digerakkan agar tantangan besar bisa diminimalisir. “Komitmen kerakyatan dan kemandirian NU bisa digunakan sebagai kekuatan untuk membendung ancaman-ancaman tersebut," Kata Imron Khudori.
Para panelis sepakat, dengan gagasan Khittah Indonesia 1945 yang akan menjadi isu besar dalam Munas dan Kombes, bisa mendorong NU untuk mempengaruhi dan mendorong kebijakan politik kenegaraan agar menghormati nilai-nilai keagamaan, HAM dan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika melihat lebih dalam, Indonesia hari ini bukanlah Indonesia seperti yg dirumuskan para pendiri bangsa.
Pilihan NU mendukung Pancasila sebagai falsafah bangsa memiliki konsekuensi dalam gerakan NU. Nilai-nilai dalam Pancasila mesti diwujudkan dalam gerakan NU, meskipun saat ini masih ada kesenjangan antara fatwa NU dengan masalah keumatan. NU dalam hal ini harus berinovasi agar mampu menghadirkan Pancasila dalam bahasa agama. Dalam konteks ini salah satunya yang bisa dilakukan NU adalah dengan menghadirkan fikih yang peduli dengan masalah-masalah sosial.
Di sela-sela acara Sukamso Abi Shufa, panitia sekaligus moderator diskusi, menjelaskan bahwa kegiatan ini diseting untuk mewadahi aspirasi kaum muda NU di kawasan Pantura dan evaluasi kondisi NU di masing-masing kabupaten.
“Acara kumpul-kumpul seperti ini memang sudah beberapa kali kami adakan dan kali ini khusus untuk menyambut Munas dan Kombes NU,” tegas Ketua Lakpesdam Pemalang tersebut.
Redaktur : Hamzah Sahal
Kontributor : Choirul Umam
