Surabaya, NU Online
Puluhan massa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya, Kamis, berunjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jatim untuk menolak pengambilan sidik jari di pesantren.

Dalam aksinya, puluhan massa PMII yang berasal dari IAIN Sunan Ampel, ITS, Unsuri, Unitomo, Unair, UPN, Ubhara, dan Unmer itu, sempat bersitegang dengan puluhan aparat keamanan, karena permintaan bertemu langsung dengan Kapolda Jatim ditolak.

Massa yang akhirnya hanya sempat saling dorong, kemudian melakukan orasi dan membawa poster yang mengecam pemerintah, diantaranya berbunyi "pesantren bukan kandang hewan, jangan dikambinghitamkan", "orde baru hidup lagi", dan "pemerintah lakukan kebohongan publik".

Menurut koordinator aksi, Choirul Afandi, keinginan pemerintah untuk mengambil sidik jari ribuan santri di pesantren merupakan perlakuan keji, karena pemerintah secara tegas telah menyebut bahwa pelaku teror adalah kalangan santri dan umumnya umat Islam. "Kami tidak terima, karenanya kami berharap umat Islam tidak diam saja menyaksikan kondisi semacam itu, sebab kebebasan beragama telah diinjak-injak," katanya.

Ia menyatakan setuju kalau pengambilan sidik jari dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya kalangan santri, sebab kalau sebatas santri yang dimintai sidik jari, maka pemerintah benar-benar telah melakukan kesalahan yang sangat besar.

Sementara itu, suasana aksi unjuk rasa semakin lama kian memanas, karena massa PMII bertekad masuk ke halaman Mapolda Jatim. Negosiasi yang beberapa kali dilakukan petugas keamanan dengan mahasiswa sering gagal.

Melihat situasi yang memanas, staf Biro Ops Polda Jatim, Kompol Muljani, akhirnya turun ke lokasi. Dengan membawa pesan tertulis dari Kapolda, Muljani berusaha menenangkan massa. Menurut dia, Kapolda sedang tidak berada di tempat dan sebagai gantinya adalah Kapolda memberikan surat pernyataan untuk dibacakan di depan peserta aksi.

Beberapa pernyataan yang  disampaikan Kapolda antara lain bahwa statemen Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak berdasar hukum, termasuk usulan untuk mengambil sidik jari santri, tidak akan dilaksanakan, khususnya di Jawa Timur. "Sidik jari hanya dilakukan untuk keperluan administrasi, seperti pembuatan SIM, KTP, dan keperluan lainnya," katanya.

Usai pembacaan pernyataan Kapolda Jatim itu, massa PMII pun membubarkan diri.