Jakarta, NU Online

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Papua menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Selain mengganggu penerbangan akibat kabut asap yang mengurangi jarak pandang, kondisi ini juga memicu kekhawatiran terhadap kesehatan warga.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Pegunungan H Abdul Kahar Yelipele menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan, terlebih karena upaya pemadaman dinilainya belum memadai.

Berdasarkan data citra satelit NASA-NOAA20 Kementerian Kehutanan pada Senin (26/10/2026) pukul 07.30 WIB, tercatat 42 titik panas (hot spot) di Provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu, Papua Selatan mencatat 760 titik panas dan Papua Tengah 83 titik panas.

Abdul Kahar mengatakan, asap kebakaran di Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah berdampak pada kelancaran transportasi udara. Sejumlah wilayah, seperti Timika, Jayapura, Wamena, dan Yahukimo, mengalami gangguan penerbangan akibat terbatasnya jarak pandang.

“Kondisi ini memang sangat memprihatinkan, artinya pembakaran hutan itu dampaknya semua akses baik pesawat maupun apapun semuanya menghambat,” ujarnya saat ditemui NU Online di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Ia mengungkapkan, gangguan penerbangan turut merugikan masyarakat yang hendak bepergian. Ia mencontohkan pengalamannya saat melakukan perjalanan dari Jayapura ke Timika. Penerbangan yang seharusnya berangkat pukul 08.00 WIT terpaksa ditunda hingga pukul 12.00 WIT karena kondisi cuaca dan jarak pandang.

Menurutnya, dampak kabut asap tidak hanya dirasakan oleh maskapai penerbangan, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada transportasi udara untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, asap kebakaran turut meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan warga.

“Kebakarannya ini masalahnya bukan hutan kecil tetapi hutan besar. Karena dampak daripada kabut itu ada ada banyak seperti flu, demam, dan macam-macam,” ungkapnya.

Abdul Kahar juga menyoroti upaya penanganan kebakaran yang dinilainya belum memadai. Ia mengaku belum melihat langkah pemadaman yang cukup, termasuk melalui metode water bombing atau penyiraman dari udara seperti yang dilakukan di wilayah lain.

“Dari pemerintah memadam hutan yang terbakar, itu saya lihat tidak ada sama sekali upaya untuk pemadam, dipadamkan dan mungkin seperti di wilayah lain ada water bombing di Papua Pegunungan tidak ada,” katanya.

Ia mengatakan, upaya pemadaman yang dilakukan masyarakat melalui penyemprotan air belum mampu mengatasi kebakaran. Kondisi lahan yang telah lama kering, bahkan hingga menyebabkan sungai-sungai mengering, semakin menyulitkan proses penanganan.

Abdul Kahar mengimbau masyarakat di Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah untuk menjaga lingkungan serta mencegah pembakaran hutan dan lahan. Ia juga meminta warga melindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

“Diimbau seluruh warga wajib menggunakan masker jika keluar rumah, kemudian masing-masing untuk menjaga diri, menjaga hutan jangan sampai dibakar,” katanya.