Kupang, NU Online

Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Timur KH Abdulkadir Makarim mengatakan ideologi Islam yang tampil dengan gaya wahabisme dan radikalisme harus dibendung dengan tindakan nyata dan teladan para pemimpin.

"Selaku tokoh agama, saya menyampaikan bahwa membendung gerakan wahabisme dan radikalisme dengan segala macam cara mulai dari bentuk fatwa-fatwa hingga tindakan nyata," kata ulama yang juga Ketua MUI NTT itu pada Konferensi Wilayah (Konferwil) IX Nahdlatul Ulama NTT di Kupang, Sabtu.

Pada acara yang dibuka Gubernur NTT Frans Lebu Raya itu, dia mengatakan situasi dan kondisi serta realitas masa depan Indonesia harus kembali kepada Ke-Indonesiaan yang sebenarnya yaitu Pancasila yang intinya menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi negara yang bangsanya menganut nilai-nilai agama dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, katanya, agitasi-agitasi melalui konsep HAM yang sering bias itu tidak sesuai dengan Ke-Indonesiaan bangsa ini, sehingga harus tegas ditolak seperti gerakan LGBT yang akhir-akhir ini semakin aktual diperdebatkan.

"Inilah bentuk dari gerakan ideologi liberal-kapitalis yang ingin memperlemah bangsa Indonesia di kemudian hari, maka sebagai orang Indonesia yang kaffah (seutuhnya/sejati) tidak boleh menerimanya karena semua ajaran samawi dan kitab Suci telah mengutuk kaum LGBT itu," katanya. 

Artinya, tidak boleh mendiskriminasikan mereka tetapi tidak kemudian dilegalkan-formalkan dalam hukum di NKRI ini.

"Satu lagi, perlakuan terhadap oknum/majelis bahkan memberi stigma Pesantren sebagai sarang teroris adalah bagian dari sebuah agitasi massal untuk membenci negaranya sendiri, karena apapun alasannya, doktrin agama amatlah mudah untuk diterima oleh semua kalangan," katanya.

Karena itu, katanya, stigma dan penanganan pelaku teroris harus lebih bijak agar tidak berimbas pada pembuahan partikel-partikel baru..

Oleh karena itu, dirinya sepakat dengan advokasi yang dilakukan Muhammadiyah dan merekomendasikan kepada PBNU untuk senantiasa kritis terhadap proses penanganan terorisme di Indonesia.

Dalam forum itu, PWNU NTT mendeklarasikan "Resolusi Jihad Nadlatul Ulama NTT tentang Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Kebhinnekaan", sebagai proteksi guna memperkuat imunitas NU dari gerakan yang merongrong baik warga Nahdliyin maupun seluruh warga bangsa. (Antara/Mukafi Niam)