Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dimulai sejak bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, pada masa kolonial Hindia Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan yang dinamakan Volksraad.

Setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang di dalamnya terdapat KH A Wahid Hasyim, kemudian menetapkan Soekarno dan Moh Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Pusat (KNP) atau disebut juga Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Dalam buku Seperempat Abad DPR RI (Sekretariat DPR-GR, 1970, hlm 6-7) diterangkan KNIP dilantik oleh Presiden di Gedung Kesenian Pasar Baru Djakarta, 12 hari setelah hari proklamasi, yaitu pada tanggal 29 Agustus 1945. Tanggal tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi DPR RI.

“Djakarta pada waktu itu masih dalam suasana kekuasaan Djepang, walaupun Djepang sudah kalah perang . Maka dalam rangka siap- siaga pada waktu itu diadakan pendjagaan serta pengawalan sebaik- baiknja oleh Barisan Pelopor jang kebanjakan bersendjata bambu runtjing.”

Anggota KNIP yang pertama ditunjuk oleh Presiden dan Wakil Presiden, setelah berkonsultasi dengan beberapa orang-orang terkemuka. Anggota-anggota pertama itu adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah dan golongan, termasuk pula bekas anggota-anggota PPKI.

Pada perkembangannya, KNIP diisi dari perwakilan partai politik, golongan-golongan, daerah-daerah, golongan warga keturunan asing, dan anggota-anggota tidak berpartai. Pada masa ini, NU yang masih tergabung dalam Partai Masyumi menempatkan wakilnya, salah satunya yakni KH Zainul Arifin.

Periode KNIP ini berakhir seiring dengan pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) di tahun 1950. Sejak saat itu penyebutan KNIP berganti menjadi DPR dan Senat RIS, yang hanya berjalan beberapa bulan, dan kemudian berganti menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) sejak RIS dibubarkan dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950. DPRS ini bertahan hingga DPR RI hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 dilantik.

Berikut ini sejumlah nama tokoh NU yang pernah menjadi anggota DPR RI sejak NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sejak 1952 sampai hasil Pemilu 1971 (NU fusi ke PPP tahun 1973). 

Periode DPRS (1950-1956)

1. AA Achsien (dilantik pada 16/8/1950)
2. AS Bachmid (dilantik pada 16/8/1950)
3. Idham Chalid (dilantik pada 16/8/1950)
4. Zainul Arifin (dilantik pada 16/8/1950, mengundurkan diri pada 22/11/1954, 17/10/1955 kembali dilantik menggantikan KH M Ilyas)
5. RT Moh Saleh Surjoningprodjo (dilantik pada 16/8/1950)
6. H M Ilyas (dilantik pada 25/10/1950, mengundurkan diri pada 1/10/1955)
7. KH Abdul Wahab Chasbullah (dilantik pada 9/12/1950)

Pengganti:

1. H Saifuddin Zuhri (dilantik pada 8/12/1954 menggantikan Zainul Arifin)

Periode Hasil Pemilu 1955 (dilantik pada 24 Maret 1956)

1. R Abdoellah Afandi – Terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 
2. Abdul Aziz Dijar - Jatim
3. Abdullah Gathmyr - Sumsel
4. KH Abdulwahab Chasbullah - Jatim
5. K Achmad Ghozali - Jatim
6. K Achmad Siddiq - Jatim
7. Achmad Sjaichu - Jatim
8. H Abubakar Aluwi (AA) Achsien - Jatim
9. RT Aria Mohamad Ali Pratamingkoesoemo - Jatim
10. H Anwar Musaddad - Jateng
11. Nj Asmah Sjahrunie - Kalsel
12. Hussein Saleh Assegaff – Sulteng/Sulsel
13. Brodjotruno Maniudin - Jatim
14. A Chamid Widjaja - NTB
15. KH Muhammad Dachlan - Jatim
16. Djadja Wiriasumita - Jabar
17. KH Mochd Djoenaidi Abdoel Aziz – Jakarta Raya (wafat 28/10/1958, digantikan H A Mursjidi, dilantik 26/3/1959)
18. H Idham Chalid – Jabar (mengundurkan diri 28/3/1956 dan digantikan Ajip Muchamad Dzukhri, dilantik 20/4/1956)
19. Mohamad Hanafiah - Kalsel 
20. Mr Imron Rosjadi - Jabar
21. Mr Boerhanoeddin - Jabar (mengundurkan diri 30/3/1956 dan digantikan H Mohammad Amin Iskandar, dilantik 21/4/1956)
22. Nj Mahmudah Mawardi - Jateng
23. Njaju Hadji Marian Kanta Sumpena - Jateng
24. Njonja S Marijamah Djoenaedi - Jatim
25. KH Masjkur - Jatim
26. H Moedawari - Jatim
27. Moertadji Bisri - Jatim
28. H Moeslich - Jateng
29. KH Moesta’in - Jatim
30. H Munir Abisudjak - Jateng
31. KH Muslich - Jateng
32. KH Fattah Jasin - Jatim (mengundurkan diri 11/4/1956, digantikan Njonja Ngadinijah Hadi Ngabdulhadi, dilantik 20/6/1956)
33. KH Moh Iljas – Jateng (mengundurkan diri 11/4/1956, digantikan R Noerjahman, dilantik 20/6/1956), R Noerjahman mengundurkan diri 7/7/1958 digantikan H Zain Alhabsji, dilantik 4/8/1958)
34. Moh Noor Abdoel Gani - Jatim
35. Ridwan Sjahrani - Kalsel
36. H Sjafi’ie – Jatim (mengundurkan diri 5/8/1958, digantikan M Soentoro, dilantik 20/10/1958)
37. Sahlan Ridwan – Jateng (mengundurkan diri 8/2/1958, digantikan Josotaruno Ichsan Noer, dilantik 5/5/1958)
38. Saifuddin Zuhri - Jateng
39. KH Muhammad Saifuddin bin H M Nur – Sulteng/Sulsel
40. RTA Moh Saleh Surjoningprodjo - Jatim
41. Soelaeman Widjojosoebroto - Jabar
42. Prof Drs Soenardjo – Jateng (mengundurkan diri 1/10/1958, digantikan Abdoel Djalil, dilantik 19/11/1958)
43. KH Mohammad Wahib - Jatim
44. Zainal Arifin Tanamas - Jateng
45. H Zainul Arifin – Sumut (terpilih sebagai Wakil Ketua I DPR)

DPR hasil Pemilu 1955 ini berakhir sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit, yang berisi pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pembubaran Badan Konstituante. Menyusul pembubaran Konstituante, DPR hasil Pemilu 1955 juga dibubarkan. Adapun DPR setelah dekrit baru dilantik pada tanggal 23 Juli 1959.

Ajie Najmuddin, peminat sejarah, penulis buku "Menyambut Satu Abad NU 'Sejarah dan Refleksi Perjuangan Nahdlatul Ulama Surakarta dan Sekitarnya"