Jakarta, NU Online

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyampaikan bahwa negaranya saat ini menghadapi dua perang sekaligus, yakni militer dan narasi. Hal itu disampaikan saat konferensi pers di kediamannya di Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Boroujerdi mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan bahwa Iran tidak ingin adanya sebuah peperangan. Sebab, perang merupakan hal yang tidak baik dan membawa dampak ketidakamanan bagi negara-negara kawasan membawa dampak ekonomi yang amat luas.

"Untuk kawasan yang secara langsung akan mempengaruhi ekonomi dunia, mempengaruhi ekonomi dari berbagai negara mandiri yang berada di dunia, akan menerima dampak ekonomi dari perkembangan yang terjadi di wilayah kami," ujarnya.

Sementara itu, perang narasi terjadi karena banyak pemilik media mainstream yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel sedang berupaya untuk menggantikan hak dengan kebatilan menggantikan tempat kebenaran dengan kebohongan melalui pemutarbalikan fakta.

Mungkin masyarakat biasa bisa mereka taklukkan dan bisa membuat masyarakat biasa percaya. Namun, ia menegaskan bahwa ulasan insan media tidak akan percaya terhadap hal tersebut.

Ia tidak meminta untuk menuliskan pemberitaan yang bohong dan untuk memberikan dukungan kepada Iran. Namun, ia meminta agar apapun sumber berita dari media yang berasal dari Amerika Serikat dan Israel selain atau yang berafiliasi dengan mereka perlu verifikasi, pengecekan terhadap kebenaran kebenarannya.

"Dikarenakan apabila memang benar Amerika Serikat dan Israel khawatir dan ingin mempedulikan hak asasi manusia, kenapa mereka tidak mengedepankan pendekatan yang sama di Gaza dan tidak memedulikan keadaan HAM di Gaza?" katanya.

Jika mereka khawatir terhadap HAM, anak-anak dan kaum perempuan, ia mempertanyakan mengapa puluhan ribu anak-anak dan perempuan di Gaza dibiarkan menjadi korban?

Jika memang mereka mengedepankan dan peduli terhadap demokrasi, ia mempertanyakan mengapa tidak menyebarkan dan melaksanakan demokrasi bagi Palestina melalui sebuah pemilihan umum yang demokratis.

Sejumlah masyarakat Palestina dari berbagai latar belakang suku, agama, partai, dan pandangan diberikan pilihan untuk melalui sebuah proses yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi untuk memilih sebuah pemerintahan. 

"Ini adalah hal hal double standard, standar ganda yang sudah tidak diterima lagi oleh opini publik. Maka dari itu, saya berharap kita semua dan Anda yang hadir pada sore hari ini melakukan verifikasi terhadap berbagai berita yang dipublikasikan oleh media mainstream dan melihat hak berada di mana dan bagaimana hak ingin dimanipulasi," katanya.