Hasil KTT OKI dan Liga Arab di Riyadh tentang Perang Israel-Palestina
Senin, 13 November 2023 | 12:00 WIB
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mengenai situasi di Gaza telah digelar di Riyad, Arab Saudi pada 11 November 2023. (Foto: Setpres)
Riyadh, NU Online
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mengenai situasi di Gaza telah digelar di Riyad, Arab Saudi pada 11 November 2023. Menurut keterangan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi semula akan dilangsungkan dua KTT secara terpisah, back to back, yaitu KTT Liga Arab dan KTT OKI.
"Namun untuk memberikan pesan yang kuat kepada dunia, maka diputuskan bahwa kedua KTT tersebut digabung pelaksanaannya menjadi joint summit," ujarnya, dalam Keterangan Pers melalui video di akun Sekretariat Presiden (12/11/2023).
Presiden Republik Indonesia, imbuh Menlu, merupakan salah satu pemimpin dunia yang langsung menyampaikan akan hadir begitu menerima undangan KTT pada 5 November lalu.
"KTT ini sangat penting untuk menunjukkan soliditas negara-negara OKI dan untuk menemukan upaya tambahan agar kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina dapat segera dihentikan," tegasnya.
Menlu Retno memaparkan, KTT telah menghasilkan Resolusi. Resolusi ini berisi 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras.
"Pesan-pesan yang ada di dalam Resolusi ini, menurut hampir semua dari kita, merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini. Resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan," ungkap Retno.
Beberapa isi keputusan antara lain:
- Mengecam agresi Israel di Gaza;
- Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi, sehingga kekejaman dapat segera diakhiri;
- Bantuan dapat masuk ke Gaza; Pentingnya mematuhi hukum internasional;
- Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel;
- Beberapa fora akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, antara lain melalui ICC-ICJ dan Dewan HAM;
- Kemudian memberikan mandat kepada sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat join media monitoring unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel.
Khusus untuk paragraf 11 di dalam resolusi, para leaders memberikan mandat kepada Menteri Luar Negeri Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria, untuk memulai aksi atau memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian.
"Tentunya, catatan untuk paragraf 11 ini merupakan pengakuan dari OKI terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia dalam terus mencoba menyelesaikan masalah Palestina terutama terakhir-terakhir ini adalah situasi di Gaza," imbuh Retno.
Kemudian resolusi mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional. Resolusi juga mengecam displacement (pengalihan) 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza yang menurut Konvensi Jenewa keempat merupakan kejahatan perang. Resolusi mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan two state solution (solusi dua negara). Resolusi juga menolak usulan untuk memisahkan Gaza dari West Bank termasuk Yerusalem Timur, dan menegaskan bahwa Gaza dan West Bank adalah satu kesatuan.
"Resolusi juga mengaktifkan Islamic Financial Safety-net untuk memberikan dukungan finansial ekonomi dan kemanusiaan kepada pemerintah Palestina dan UNWRA," papar Retno.
Pernyataan Sikap Indonesia di KTT Luar Biasa OKI
Sebelumnya, menurut Menlu, di dalam pernyataan nasionalnya, Presiden Indonesia Joko Widodo antara lain menyampaikan bahwa OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian situasi di Gaza. Presiden juga menekankan beberapa saran konkret:
Pertama, gencatan senjata harus segera dapat dilakukan. Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self defense (pertahanan diri) tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment (hukuman kolektif);
Kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas negara-negara OKI, atau OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengirim bantuan dan ke depan akan dapat menambahkan lagi bantuan-bantuan berikutnya.
Presiden memberikan contoh kekejaman kemanusiaan yang dilakukan Israel yaitu menjadikan rumah sakit sebagai target, termasuk Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia telah kehabisan bahan bakar dan hal ini mengurangi kemampuan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang sangat memerlukan bantuan, dan Presiden mendesak semua pihak menghormati hukum humaniter internasional.
Ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan, misalnya, mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya, serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional;
Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two state solution. Presiden menolak pemikiran one state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan. Dan presiden mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina.
"Sebagai penutup, Presiden mengulangi pentingnya OKI bersatu dan berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, dan semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina," ungkap Retno.
Pertemuan Bilateral
Menlu menambahkan, di sela-sela pertemuan, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk kembali menyampaikan dukungan Indonesia bagi perjuangan Palestina. "Presiden Abbas sangat menghargai konsistensi Indonesia dalam memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina," ungkap Retno.
Presiden Abbas juga meminta Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada Amerika Serikat pada saat pertemuan dengan Presiden Biden di Washington DC pada tanggal 13 November nanti.
Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Raja Yordania. Yordania dan Indonesia memiliki posisi sama terhadap isu Palestina, termasuk dalam menyikapi katastrofi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Presiden Indonesia dan Raja Jordan kembali menegaskan tiga hal penting: gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan pentingnya memulai kembali proses perdamaian menuju two state solution.
Presiden Jokowi juga berkesempatan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua Presiden sepakat bahwa Indonesia dan Turki akan terus bekerja sama untuk isu Gaza dan masa depan Palestina. Kedua Presiden juga sepakat agar Indonesia dan Turki dapat segera menyelesaikan perundingan Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement sebelum akhir 2024.