Jakarta, NU Online 

Pemerintah Indonesia mengikuti perkembangan pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan menggantikan Antonio Guterres. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan proses tersebut berlangsung pada momentum penting bagi organisasi internasional itu dan masyarakat dunia.

“Indonesia mendukung proses pemilihan yang kredibel, transparan, dan tidak memihak, yang dipandu oleh Piagam PBB dan komitmen kuat terhadap multilateralisme,” demikian pernyataan Kemlu, dikutip Selasa (3/11/2026).

Indonesia menilai PBB membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan negara-negara anggota, mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, serta melanjutkan reformasi kelembagaan. Indonesia juga menyoroti pentingnya memperkuat keterwakilan negara-negara berkembang dan memastikan organisasi tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dunia.

“PBB membutuhkan kepemimpinan yang menyatukan bangsa-bangsa, mempromosikan rasa hormat terhadap hukum internasional, dan memajukan reformasi PBB, sambil memperkuat suara negara-negara berkembang dan memberikan hasil nyata bagi semua,” ucapnya. 

Indonesia memantau secara saksama proses pemilihan yang telah memasuki putaran ketujuh pemungutan suara informal di Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah juga menanggapi masuknya diplomat Uni Emirat Arab, Lana Zaki Nusseibeh, sebagai salah satu kandidat. Indonesia menyatakan pencalonan Nusseibeh merupakan bagian dari proses seleksi yang sedang berlangsung. Namun, pernyataan tersebut tidak secara khusus menyebut dukungan Indonesia terhadap kandidat tertentu.

Putaran ketujuh jajak pendapat informal Dewan Keamanan PBB berlangsung pada 30 Oktober 2026. Mekanisme ini digunakan untuk mengukur dukungan anggota Dewan Keamanan terhadap para kandidat sebelum lembaga tersebut menentukan satu nama untuk direkomendasikan kepada Majelis Umum PBB.

Mengutip laman PBB, dalam proses pemilihan ini, kandidat diajukan oleh negara anggota atau kelompok negara anggota. Mereka diwajibkan menyampaikan pernyataan visi, riwayat hidup, serta keterbukaan mengenai sumber pembiayaan kampanye. Prosesnya juga mencakup dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Presiden Majelis Umum PBB.

Sesuai Pasal 97 Piagam PBB, Sekretaris Jenderal ditunjuk oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Jabatan Guterres dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026, sedangkan penggantinya akan memulai masa jabatan pada 1 Januari 2027.

Lana Nusseibeh masuk dalam daftar kandidat setelah Uni Emirat Arab secara resmi mengajukan pencalonannya pada 21 Oktober 2026. Ia merupakan salah satu dari sejumlah diplomat dan tokoh internasional yang bersaing untuk menggantikan Guterres.

Selain Nusseibeh, tujuh tokoh lain juga mengikuti jajak pendapat informal ketujuh tersebut. Mereka adalah Ivonne A-Baki, mantan menteri dan diplomat Ekuador; Maria Fernanda Espinosa, mantan Presiden Majelis Umum PBB yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dan menteri pertahanan Ekuador; serta Rafael Grossi dari Argentina, yang kini menjabat Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Empat kandidat lainnya ialah Rebeca Grynspan, mantan Wakil Presiden Kosta Rika yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD); Olara Otunnu dari Uganda, mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB; dan Carolyn Rodrigues Birkett, yang kini menjabat sebagai Perwakilan Tetap Guyana untuk PBB. Turki juga mengajukan mantan Menteri Luar Negeri sekaligus mantan Duta Besarnya untuk PBB, Feridun Hadi Sinirlioglu, sebagai kandidat Sekretaris Jenderal PBB.