Nablus, NU Online

National Bureau for Defending Land and Resisting Settlements menyatakan perintah militer Israel dalam beberapa tahun terakhir semakin sering digunakan untuk mempercepat legalisasi pos-pos permukiman ilegal dan memperluas pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Dalam laporan mingguan mengenai aktivitas permukiman yang dilansir WAFA pada Sabtu (16/5/2026), lembaga tersebut menyebut kebijakan itu berjalan bersamaan dengan upaya pengusiran warga Palestina dari kawasan yang dikategorikan sebagai “zona latihan militer” oleh Israel.

Laporan itu mengutip media Israel Haaretz yang menyebut militer Israel telah mengurangi sebagian area latihan militer tertutup guna melegalkan pos-pos permukiman yang sebelumnya dibangun secara ilegal, sekaligus memperluas permukiman yang sudah ada.

Menurut laporan tersebut, tentara Israel juga terus mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Israel untuk memindahkan komunitas Palestina dari wilayah-wilayah tersebut dengan alasan mengganggu latihan militer.

Disebutkan pula bahwa para pemukim, dengan dukungan militer dan lembaga negara Israel, dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah lanskap geografis Tepi Barat melalui penggunaan infrastruktur militer dan perintah penyitaan lahan untuk membangun jalan, menghubungkan pos-pos permukiman dengan permukiman besar, serta mengubah pangkalan militer terbengkalai menjadi kawasan sipil pemukim.

Laporan itu menyebut pasukan Israel telah menghancurkan sejumlah komunitas Palestina di Lembah Yordan dan kawasan Masafer Yatta di selatan Tepi Barat, memaksa warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Di wilayah yang sama, pos-pos permukiman baru kemudian dibangun, sebagian disebut berlangsung dengan koordinasi pimpinan politik Israel.

Perintah militer yang awalnya disebut untuk “kebutuhan keamanan sementara” kini, menurut laporan tersebut, berubah menjadi instrumen utama ekspansi permukiman, termasuk pembangunan jalan bypass dan jalan keamanan yang membatasi akses warga Palestina ke lahan pertanian mereka.

Antara 2023 hingga 2025, biro tersebut mendokumentasikan 140 perintah penyitaan militer atas nama “kebutuhan keamanan”, dengan 81 persen di antaranya disebut mendukung permukiman dan pos-pos ilegal melalui pembangunan jalan dan proyek konektivitas.

Laporan juga menyoroti bahwa Direktorat Permukiman Israel di bawah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich telah menyerahkan kewenangan luas terkait perencanaan dan infrastruktur kepada badan-badan sipil permukiman, termasuk penyambungan listrik dan pembangunan jalan menuju pos-pos permukiman.

Selain itu, militer Israel disebut kembali mengubah pangkalan militer yang ditinggalkan menjadi kawasan permukiman sipil.

Dalam perkembangan terbaru, tentara Israel dilaporkan memutuskan menyita tujuh dunam lahan di pinggiran Jenin dengan dalih kepentingan militer untuk membangun pangkalan yang akan melindungi permukiman Ganim dan Kadim. Keputusan itu ditandatangani oleh Kepala Komando Pusat Israel, Avi Bluth, dan lokasi pangkalan disebut berada dekat kamp pengungsi Jenin.

Laporan tersebut juga menyoroti kembali proyek yang disebut “life fabric”, termasuk penghancuran puluhan bangunan komersial dan industri di al-Eizariya. Proyek ini disebut menjadi bagian dari rencana besar E1 yang bertujuan menghubungkan permukiman Ma’ale Adumim dengan Yerusalem Timur yang diduduki serta memperdalam isolasi wilayah Palestina.

Jika terealisasi, proyek tersebut dinilai akan memisahkan wilayah utara dan selatan Tepi Barat, memperketat isolasi Yerusalem, serta mengalihkan lalu lintas warga Palestina melalui terowongan sementara jalan utama diperuntukkan bagi pemukim Israel.

Laporan itu turut menyinggung sanksi baru dari Uni Eropa terhadap empat organisasi pemukim dan tiga tokoh pemukim Israel yang dituduh terlibat dalam kekerasan dan pengusiran warga Palestina, termasuk kelompok Amana, Hashomer Yosh, Regavim, dan Nahala.