Yerusalem, NU Online

Selama ini tanah Palestina selalu bergejolak. Seolah tidak ada perdamaian di sana. Kerap kali masyarakat Palestina yang melakukan aksi protes menuntut pengembalian tanah mereka yang diduduki berakhir bentrokan dengan pasukan Israel. Tidak jarang pula, pasukan Israel yang mengusik masyarakat Palestina sehingga melakukan perlawanan. 

Di tengah kondisi yang tidak menentu seperti itu, lebih dari 1,3 juta siswa Palestina di seluruh Jalur Gaza dan Tepi Barat masuk sekolah untuk tahun ajaran pada Ahad (25/8) kemarin waktu setempat.  

Para siswa Palestina tersebut akan belajar di sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekolah yang dikelola badan-badan internasional. Menurut laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA, Ahad (26/8), sebanyak 853.300 siswa akan belajar di sekolah yang dikelola pemerintah Palestina dan 150 ribu siswa bersekolah di sekolah swasta. Sementara sisanya -100 ribu siswa- belajar di sekolah-sekolah yang dikelola Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).   

Juru bicara Kementerian Pendidikan Palestina, Sadeq Khdour, mengatakan, meski pemerintah Palestina mengalami krisis keuangan namun pihaknya bisa mengangkat 1.800 guru dan 116 kepala sekolah untuk mengganti mereka yang telah pensiun di sekolah negeri serta menampung pertumbuhan siswa yang mendaftar pada tahun ajaran baru kali ini. Di samping itu, ada 24 sekolah baru yang dibangun pada tahun ini. 

Sadeq menjelaskan, pihaknya tidak akan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Palestina. Termasuk membangun sekolah baru dan memberikan bantuan keuangan kepada sekolah yang sudah ada.

Saat ini, pemerintah Palestina tengah mengalami krisis. Terutama setelah pemerintah Israel menahan uang pajak barang senilai 10 juta dolar AS setiap bulannya, yang sebetulnya milik pemerintah Palestina. Israel sengaja menangguhkan uang pajak tersebut sebagai bentuk protesnya kepada pemerintah Mahmoud Abbas yang terus membagian sebagian uang tersebut kepada narapidana Palestina di Israel. 

Sebelumnya, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan memecat semua penasihatnya karena tidak mampu menggaji mereka. Namun, tidak ada laporan lebih lanjut mengenai berapa jumlah penasihat presiden yang dipecat.

Seorang analis politik Palestina, Jihad Harb, menilai, langkah tersebut sengaja diambil untuk mengurangi pengeluaran kantor kepresidenan Palestina. “Abbas ingin mengurangi pengeluaran kantornya dengan mengambil langkah-langkah penghematan demi menghadapi krisis anggaran saat ini," katanya, diberitakan AFP, Selasa (20/8) lalu.

 

 

Pewarta: Muchlishon

Editor: Fathoni Ahmad