Kairo, NU Online
Liga Arab menegaskan, pihaknya menolak Rencana Perdamaian Timur Tengah yang diresmikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Liga Arab menyebut, rencana itu tidak akan menghasilkan kesepakatan damai yang abadi. Pernyataan itu dilontarkan Liga Arab dalam sebuah pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Sabtu (1/2).

Menurut kumpulan bangsa Arab itu, rencana yang digagas Trump itu tidak memenuhi hak minimum dan mengabaikan aspirasi rakyat Palestina. Seperti dilansir Aljazeera, negara-negara Arab tersebut setuju untuk ‘tidak akan bekerjasama dengan AS untuk mengimplementasikan rencana ini.’

Mereka bersikukuh, solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel adalah solusi dua negara, di mana perbatasan negara Palestina berdasarkan sebelum Perang 1967—ketika Israel mencaplok Gaza dan Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Liga Arab juga menyerukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan Palestina.

Pertemuan Liga Arab di Kairo, Mesir itu dihadiri sejumlah negara. Di antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang dikenal sebagai sekutu AS di Timur Tengah.

Pekan lalu, Ketua Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, mengatakan bahwa Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump mengabaikan hak-hak rakyat Palestina yang sah di wilayahnya. Menurutnya, respons Palestina akan menjadi kunci dalam membentuk ‘posisi Arab kolektif’ pada rencana itu.

 

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Rencana Perdamaian Timur Tengah pada Selasa (28/1), usai menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington. Sebagai bagian dari rencananya, Trump menyatakan bahwa Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak bisa dipisahkan. Sementara, Palestina akan diberi hak untuk mengelola Yerusalem Timur ketika nanti sudah diakui sebagai negara berdaulat.

Dikutip CNN, Rabu (29/1), berikut beberapa poin kunci Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump:  Pertama, semua pemukiman Israel di Tepi Barat akan dianeksasi Israel. Kata Trump, pembagian wilayah tidak mengharuskan siapa pun untuk pindah. Kedua, Lembah Jordan juga berada di bawah kedaulatan Israel. Ketiga, Yerusalem menjadi ibu kota Israel yang tidak bisa dipisahkan. Keempat, situs keagamaan tetap bisa diakses semua pemeluk agama. Temple Mount (Haram as-Syarif) akan tetap berada di bawah pengawasan Yordania.  

Kelima, ibu kota Negara Palestina masa depan berada di daerah yang terletak tepat di timur dan utara tembok yang mengelilingi bagian dari Yerusalem. Itu bisa dinamai al-Quds atau lainnya terserah Negara Palestina masa depan. Keenam, Hamas akan dilucuti. Gaza dan seluruh wilayah Negara Palestina di masa depan akan didemiliterisasi.  

Ketujuh, membuat ‘jalur transportasi berkecepatan tinggi’ antara Tepi Barat dan Gaza, yang melintasi atau di bawah wilayah berdaulat Negara Israel. Kedelapan, kedua belah pihak, Palestina dan Israel, saling mengakui: Negara Palestina sebagai negara bangsa bangsa Palestina dan Negara Israel sebagai negara bangsa bangsa Yahudi. Kesembilan, Israel tidak akan membangun pemukiman baru di wilayah yang tidak dibayangkan menjadi wilayah kedaulatannya di bawah rencana selama empat tahun ke depan. 

Pewarta: Muchlishon

Editor: Fathoni Ahmad