Kuala Lumpur, NU Online
Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Malaysia, Hanif Mudzofar mencatat bahwa setidaknya ada tiga masalah yang cukup krusial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri sekarang, tidak terkecuali seperti Malaysia sendiri.

Pertama menurutnya adalah banyak PMI yang sudah kehabisan dana dan susah untuk makan serta mencukupi keperluan harian, sebab sudah lama tidak bisa kerja selama lockdown.

"Yang kedua, adanya antrian yang menumpuk, memakan waktu kurang lebih satu bulan untuk bisa urus perpanjangan visa. Karena harus daftar lewat online, antre tunggu dapat tanggal yang kosong," jelasnya pada Webinar Internasional dengan tema Solusi bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri secara virtual melalui via Zoom Meeting, Sabtu (4/7).

Kemudian masalah yang ketiga lanjutnya, dalam kondisi yang cukup miris di masa lockdwon, PMI yang bermasalah dengan dokumen, mendapatkan ancaman ditangkap oleh pihak imigrasi Malaysia.

"Lalu bagaimana perlindungan dari pemerintah Indonesia, KBRI, dan lembaga yang lain yang mempunyai tugas proteksi terhadap PMI?," jelasnya sembari bertanya-tanya.

Permasalahan inilah yang menjadi fokus diskusi dalam Webinar tersebut dengan harapan ada solusi keberadaan para PMI yang hari ini terancam karena mayoritas sudah tidak lagi bekerja akibat pandemi Covid-19.

"Prinsipnya diskusi ini harus ada solusi yang riil untuk para PMI. Supaya mereka bisa keluar dari permasalahan yang sedang dialami," tegasnya.

Sementara Staff khusus Menaker, Hindun Anisah dalam paparannya menyambut baik kegiatan diskusi model talk show ini. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PMI di luar negeri sudah menjadi topik pembahasan pemerintah. Sampai saat ini, kata dia, pemerintah masih terus berupaya menjawab problematika yang dihadapi PMI di luar negeri.

"Salah satunya ialah menghentikan sementara pengiriman TKI sampai kondisi di Indonesia dan di negara tempatan kondusif kembali," ucapnya.

Ia juga mengimbau kepada semua PMI di luar negeri agar mematuhi protokol atau aturan negara di mana mereka tinggal. Demikian pula senantiasa menaati aturan pemerintah dalam undang-undang yang sudah ada. "Hal ini demi keselamatan para PMI semuanya," ungkapnya.

Sementara Benny Ramdhani, Ketua BP2MI, mengungkapkan, kesuksesan Indonesia dalam hal ketenagakerjaan di luar negeri adalah ditentukan pada tren penurunan tenaga kerja di luar negeri, kemudian mengembangkan lapangan pekerjaan di dalam negeri, bukan sebaliknya. Sejak tahun 2017, kata dia, tren tersebut bertahap ada penurunan meski belum terlihat signifikan.

"Kami komitmen memberantas seandainya ada mafia mafia pengiriman PMI yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," ujarnya.

Kegiatan ini adalah kerjasama PCINU Malaysia dengan Muslimat NU, Fatayat NU, Pagar Nusa, Ansor-Banser, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU), PMII, PCINU sedunia, dan 164 channel, PMII, KMNU Malaysia. Total ada 65 partisipan yang mengikuti program live ini. Adapun peserta yang hadir antara lain dari United Kingdom, Singapura, Hongkong, Malaysia, dan Indonesia.

Ada enam pembicara dalam webinar ini, yaitu Hindun Anisah, Staff khusus Menaker, Benny Ramdhani, ketua BP2MI, Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, Farid Makruf, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI, Sony Sumarsono, Atase Hukum, serta Budhi Hidayat Laksana, Atase Tenaga Kerja.

Pewarta: Syamsul Arifin
Editor: Muhammad Faizin