Kondisi kemanusiaan di seluruh Irak bertambah buruk, dan orang yang kehilangan tempat tinggal meningkat akibat operasi militer dan bentrokan, kata seorang juru bicara PBB dalam taklimat harian pada Senin (2/5).

Di Provinsi Anbar di Irak Tengah, operasi militer telah membuat tak kurang dari 60.000 orang kehilangan tempat tinggal sejak awal Maret, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.

Selain itu, ia mengatakan bahwa di Gubernuran Erbil di Koridor Mosul, lebih dari 3.800 orang telah terusir dari rumah mereka akibat operasi militer yang berlangsung selama dua bulan belakangan.

Juru bicara tersebut juga memberi penjelasan kepada wartawan mengenai reaksi PBB, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. Ia mengatakan bantuan kemanusiaan akan diberikan ke semua lokasi yang bisa dijangkau, dan pusat perhatian ditujukan kepada warga yang baru kehilangan tempat tinggal.

Pada saat yang sama, ia memperingatkan "kondisi tidak aman, pemeriksaan keamanan yang ketat, lokasi terpecil orang yang kehilangan tempat tingga, dan kamp yang padat penghuni masih menjadi penghalang besar" bagi reaksi oleh PBB dan semua mitranya.

PBB juga masih sangat prihatin mengenai laporan tentang kondisi kemanusiaan di dalam Fallujah, Kota di Provinsi Al-Anbar di Irak, kata Dujarric.

"PBB tak memiliki akses ke daerah itu untuk mengabsahkan keadaan secara langsung; namun, pemantauan dari jauh mengenai harga pangan dan ketersediaan menunjukkan kekurangan parah mungkin ada," katanya.

Selain itu, Misi Bantuan PBB buat Irak (UNAMI) menyampaikan keprihatinan besarnya pada akhir pekan mengenai perkembangan di Baghdad, termasuk penyerbuan bangunan Dewan Perwakilan oleh demonstran setelah mereka memasuki Zona Internasional.

Misi tersebut mengutuk penggunaan kekerasan, termasuk terhadap pejabat terpilih, dan mendesak semua pihak agar tenang, menahan diri dan menghormati lembaga konstitusi di Irak pada saat genting ini, kata juru bicara itu.

PBB terus beroperasi dari markasnya di Zona Internasional di Baghdad dan terus mengadakan kontak dengan semua pihak untuk memfasilitasi penyelesaian yang memenuhi tuntutan rakyat bagi pembaruan, ia menambahkan. (Antara/Mukafi Niam)