Jakarta, NU Online 

Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali gagal menyepakati resolusi gencatan senjata di Gaza, Palestina. 

Keputusan tersebut dicapai usai mengadakan pertemuan darurat menyusul desakan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Presiden DK PBB Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, Guterres meminta dukungan DK PBB untuk menghentikan pembantaian di wilayah tersebut melalui gencatan senjata kemanusiaan yang permanen.

Dari 15 anggota Dewan Keamanan, 13 mendukung resolusi, sementara Amerika Serikat (AS) memveto dan Inggris memilih untuk abstain.

Resolusi DK PBB baru bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya. Anggota tetap DK PBB adalah AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis.

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia M Luthfi Zuhdi menilai bahwa sikap penolakan resolusi gencatan senjata tersebut menunjukkan sikap abai terhadap tuntutan perdamaian.

“Kalau seruan gencatan senjata tidak diindahkan, saya kira bahwa negara-negara yang menolak itu adalah negara yang mengabaikan tuntutan perdamaian yang sangat mendesak,” kata dia.

Sekjen PBB, sambungnya, tidak akan mengeluarkan pernyataan menggunakan Pasal 99 Piagam PBB tersebut tanpa kondisi mendesak. 

“Artinya, itu sudah melawan sebuah norma yang cukup berat,” tuturnya.

Luthfi mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum terlihat akibat atau sanksi yang diberlakukan terhadap negara-negara yang menolak gencatan senjata, meskipun secara etika dan moralitas menolak gencatan senjata dianggap kurang tepat.

“Dari segi moralitas dan etika bernegara kurang,” ujar dia.

Jumlah korban tewas di Gaza, Palestina terus melonjak. Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) mencatat sekitar dari 17.490 orang meninggal dunia dengan sebagian besar korban tercatat di kalangan perempuan dan anak-anak. Nyaris 50 ribu orang luka-luka dan 1,65 juta warga sipil mengungsi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi menyampaikan kekecewaan atas kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza. 

“Saya sangat menyesal kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza,” ungkap Menlu dalam pernyataan yang diunggah di akun X-nya, Sabtu (9/12/2023).

Meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, mensponsori resolusi tersebut, Retno menyebut DK PBB gagal mencapai konsensus yang diperlukan.

Menlu Retno menyampaikan rasa sesalnya terkait situasi di Gaza dan kegagalan upaya untuk mengakhiri pembantaian. 

"Komunitas global tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan beberapa negara dan tidak berdaya menyaksikan kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza," ujar Retno.