Paris, NU Online

Sejumlah aktivis Muslim Prancis terkemuka mengatakan, Presiden Prancis Emmanuel Macron harus mendengarkan lebih banyak suara Muslim sebelum menyelesaikan rencana peraturan baru untuk Islam di Prancis. 

Pemerintah Prancis harus melakukan itu jika ingin memperlakukan lima juta warganya (Muslim Prancis) tumbuh sebagai manusia biasa yang tumbuh dan otonom,” kata Mantan Kepala Collective Against Islamophobia di Prancis Marwan Muhammad, dikutip laman Daily Sabah, Senin (1/10).

Selama bertahun-tahun Pemerintah Prancis bingung bagaimana menghadapi semakin populernya kelompok garis keras Islam di wilayah pinggiran yang miskin dengan populasi besar asal imigran.

Pada Juli lalu, Macron mengatakan bahwa dia berencana akan memberikan sebuah kerangka dan aturan untuk Islam. Itu nantinya akan dipraktikkan di seluruh wilayah di Prancis. Pemerintah setempat telah diperintahkan untuk mengadakan konsultasi mengenai masalah ini.

Prancis dikenal sebagai negara yang ketat dalam pemisahan antara agama dan negara. Hal ini membuat masyarakat yang beragama kesulitan dalam menjalankan ajaran agama dan ekspresi keagamaan di tempat umum.

Berdasarkan survei yang dilakukan secara daring, sejumlah aktivis tersebut menyebutkan kalau pemerintah sebaiknya tidak perlu masuk untuk mengatur organisasi Islam Prancis. 

Meski demikian, Marwan menuturkan kalau sejumlah aktivis Muslim Prancis tersebut siap untuk bekerjasama dengan pemerintah sebagai partner. Bagi Marwan, kalau pemerintah berusaha mendikte Muslim Prancis, berarti itu melanggar prinsip-prinsip sekularisme dan kebebasan. Sebuah nilai yang dijunjung sangat tinggi di Prancis. (Red: Muchlishon)