Jakarta, NU Online

Wilayah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) di Filipina selatan untuk pertama kalinya menggelar pemilihan parlemen pada Senin (14/9/2026). Pemilu tersebut diikuti sekitar 2,3 juta pemilih di wilayah mayoritas Muslim itu.

Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr meminta masyarakat BARMM menggunakan hak pilih secara bijaksana dan saling menghormati selama proses pemilu berlangsung.

Marcos mengatakan pemilu tersebut merupakan tonggak penting dalam perjalanan Bangsamoro menuju pemerintahan sendiri dan perdamaian yang berkelanjutan. Ia juga meminta para pemilih menjaga proses demokrasi saat menentukan wakil mereka di parlemen.

“Saat Anda memilih perwakilan, Anda akan membentuk Parlemen Bangsamoro pertama yang dipilih secara demokratis,” kata Marcos, dikutip dari kantor berita Philippine News Agency, Selasa (15/9/2026).

Para pemilih memilih 80 anggota Parlemen Bangsamoro yang akan menggantikan pemerintahan sementara yang dibentuk pada 2019. Dari 80 kursi tersebut, 40 kursi dialokasikan untuk partai politik, 32 kursi untuk daerah pemilihan, dan delapan kursi untuk kelompok sektoral, termasuk perempuan dan pemuda.

Menandai Tahap Politik Proses Perdamaian

Sekretaris Kantor Penasihat Presiden untuk Perdamaian, Rekonsiliasi, dan Persatuan atau Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU), Mel Senen Sarmiento, sebelumnya mengimbau masyarakat Bangsamoro menggunakan hak pilih untuk menentukan arah sosial-politik dan sosial-ekonomi wilayah tersebut.

Menurut Sarmiento, pemilu parlemen pertama BARMM menandai selesainya jalur politik dalam proses perdamaian Bangsamoro.

“Jalan menuju peristiwa bersejarah ini telah dirintis melalui Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB), Undang-Undang Republik No 11054 atau Bangsamoro Organic Law (BOL), serta Bangsamoro Electoral Code,” ujar Sarmiento.

Pemilu parlemen BARMM seharusnya digelar pada 2022. Namun, pelaksanaannya ditunda tiga kali akibat pandemi Covid-19 serta sejumlah persoalan politik dan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan satu provinsi dari wilayah otonom tersebut berdasarkan hasil referendum 2019.

Kini, pemilu digelar untuk mengakhiri masa pemerintahan sementara yang telah berlangsung sejak BARMM dibentuk pada 2019. Wilayah yang mencakup bagian tengah dan selatan Pulau Mindanao tersebut menjadi satu-satunya wilayah di Filipina yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer sebagai bagian dari pengaturan hak menentukan nasib sendiri.

BARMM memiliki sekitar 4,5 juta penduduk atau sekitar empat persen dari total populasi Filipina. Wilayah ini merupakan kawasan mayoritas Muslim yang terbentuk melalui proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan kelompok pejuang Moro.

Kesepakatan damai pada 2014 antara pemerintah di Manila dan kelompok pejuang Islam menjadi salah satu landasan pembentukan BARMM. Proses tersebut diarahkan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat Bangsamoro untuk mengelola wilayahnya sendiri.