Prabowo Bicara Ketahanan di BRICS, Rakyat Indonesia Masih Menghirup Asap Karhutla

Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto membawa pesan tentang ketahanan, keberlanjutan, dan pertumbuhan global yang inklusif dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India pada 12 hingga 13 September 2026. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pesan itu perlu dibuktikan melalui kebijakan nyata di dalam negeri, terutama ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam masyarakat dan ekosistem.

Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi Patria Rizky Ananda mengatakan ketahanan semestinya tidak dimaknai sebatas kemampuan negara merespons bencana setelah terjadi.

Menurutnya, ketahanan juga berarti memastikan masyarakat tidak terus-menerus ditempatkan dalam situasi rentan ketika hutan dan ekosistem sebagai penyangga kehidupan terus mengalami tekanan.

“Ketahanan tidak boleh berhenti menjadi jargon di forum internasional. Ketika masyarakat Indonesia masih menghirup asap dan menghadapi dampak karhutla, pemerintah harus menunjukkan bahwa ketahanan juga berarti mencegah rakyat dan lingkungan terus ditempatkan dalam kondisi rentan. Ketahanan ekologis harus dibangun dari aksi nyata dalam negeri, bukan hanya menjadi narasi di panggung global,” ujar Patria pada Senin (14/9/2026).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam 24 jam pada Ahad (13/9/2026), terdapat 929,83 Ha lahan yang terbakar. Sementara, berdasarkan Situation Report Kementerian Kesehatan per 27 Agustus 2026, menyebabkan 113.336 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) per September 2026 di tujuh provinsi.

Ketujuh provinsi tersebut yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke juga mencatat sekitar 1.500 kasus ISPA di Merauke.

Patria mengatakan kondisi tersebut berlangsung di tengah krisis iklim yang semakin memperbesar risiko kebakaran melalui suhu tinggi dan kekeringan.

“Berdasarkan data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), pada periode 6 sampai 12 September saja, karhutla di Indonesia diperkirakan melepaskan 12,73 juta ton karbon,” katanya.

Menurutnya, kondisi itu memperlihatkan keterkaitan antara kerusakan ekosistem, tata kelola hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta krisis iklim dalam memperbesar risiko bencana.

Walhi mendesak pemerintah menggeser pendekatan dari sekadar merespons bencana menuju pencegahan kerentanan. Perlindungan dan pemulihan gambut serta hutan perlu diperkuat, begitu pula sistem peringatan dini dan layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat terlindungi.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan kebakaran harus dilakukan secara serius. Pemerintah memang telah memerintahkan pengusutan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Namun, Patria menilai penindakan setelah kebakaran terjadi tidak cukup apabila kebijakan tata kelola lahan dan ekosistem masih memungkinkan kerentanan yang sama diproduksi berulang kali.

“Pemerintah tidak bisa meminta masyarakat untuk terus menjadi tangguh menghadapi bencana, sementara kebijakan negara masih memungkinkan kerentanan ekologis terus diproduksi. Ketahanan yang sesungguhnya adalah ketika negara mampu mencegah kebakaran, melindungi ekosistem, dan memastikan masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang membayar dampak dari krisis ekologis. Jika Indonesia ingin berbicara tentang ketahanan di tingkat global, maka ketahanan itu pertama-tama harus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” pungkasnya.