Pekalongan, NU Online

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menyelenggarakan Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-3 di Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan atau UIN Gus Dur, Ahad (16/11/2025). 

 

Agenda tahunan ini menjadi forum strategis bagi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) untuk memperkuat peran NU dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.

 

Dalam sambutannya, Ketua PWNU Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin, mengatakan bahwa muktamar kali ini merupakan ruang yang memperkaya diskursus keilmuan NU. Jika sebelumnya NU lebih dikenal dengan tradisi keilmuan fikih, pemikiran Islam, dan kajian keagamaan, maka forum ini hadir untuk memperluas horizon keilmuan warga NU.

 

“Ini adalah pelengkap bagi tradisi pemikiran NU. Kita mencoba membahas sesuatu yang selama ini berada di luar arus utama, terutama terkait hajat hidup umat seperti teknologi, pangan, dan kemandirian ekonomi,” tutur Gus Rozin diberitakan NU Online Jateng.

 

Muktamar tahun ini mengangkat tema Meneladani Pemikiran dan Tindakan Gus Dur: Reaktualisasi Masyarakat Sipil, Kemandirian Organisasi dan Keadilan Ekologi.

 

Menurut Gus Rozin, pemikiran Gus Dur sangat relevan untuk dibahas kembali karena beliau tidak hanya dikenal sebagai tokoh bangsa, tetapi juga sebagai pemikir sosial yang menempatkan posisi masyarakat sipil sebagai fondasi kemajuan bangsa.

 

Ia menekankan bahwa ada satu kata kunci penting dari muktamar ini, yakni fokus pada sains dan teknologi yang berlandaskan semangat civil society. Semangat tersebut, menurutnya, sebenarnya sudah lama menjadi napas gerakan NU, namun beberapa waktu terakhir kurang mendapat perhatian.

 

“Kita harus menghidupkan kembali spirit pemberdayaan. NU mungkin telah banyak menyumbangkan kader menjadi pejabat negara—menteri, gubernur, bupati, rektor, dan lain-lain. Tetapi spirit dasar NU, yakni keberpihakan kepada masyarakat bawah, tidak boleh ditinggalkan,” tegasnya.

 

Ia lalu menyebut tiga kelompok masyarakat yang menjadi poros utama pembangunan: petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Ketiga kelompok ini, menurutnya, sering kali tidak mendapat perhatian memadai dalam pembangunan nasional.

 

“NU wajib menawarkan perspektif berbeda. Jangan sampai pembangunan yang berjalan justru merugikan tiga stakeholder utama ini. Yang kita inginkan adalah lahirnya konsensus publik yang adil dan berkeadilan sosial,” jelasnya.

 

Peran Ilmuwan dan Pentingnya Keadilan Struktural

Dalam penjelasan lanjutan, Rektor Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati ini mengingatkan bahwa para ilmuwan, baik dari NU maupun dari berbagai perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk memperkuat masyarakat, bukan meninggalkannya.

 

Ia menyinggung pentingnya keadilan struktural—sebuah konsep yang menekankan pemerataan akses, peluang, dan manfaat pembangunan.

 

“Kita harus mendorong keadilan struktural dan psikologis. Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Ilmu pengetahuan harus kembali kepada masyarakat, khususnya mereka yang selama ini berada di pinggiran,” ujarnya.

 

Pada bagian akhir, Gus Rozin menekankan pentingnya interkonektivitas Lakpesdam di seluruh PCNU se-Jawa Tengah. Menurutnya, setiap Lakpesdam memiliki potensi besar dalam kajian, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Namun potensi itu tidak akan maksimal tanpa adanya kolaborasi.

 

“Lakpesdam memiliki tugas pokok dalam pembangunan sumber daya manusia. Jika setiap PCNU saling terhubung, program akan lebih terarah, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan dapat saling menguatkan,” jelasnya.

 

Ia juga menyinggung bahwa dalam beberapa kegiatan, tidak semua ketua Lakpesdam cabang dapat hadir karena berbagai kesibukan. Namun ia berharap hal itu tidak mengurangi komitmen untuk memperkuat jejaring dan kesinambungan program.