Jakarta, NU Online
Untuk memberikan layanan terbaik kepada para jamaah haji, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sebanyak 1.901 petugas yang akan melayani 100.051 jamaah haji selama di Arab Saudi. Para petugas ini terdiri atas PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, petugas yang merupakan mahasiswa di Timur Tengah, dan Pengawas.
Kepada para petugas haji, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta mereka untuk melayani jamaah haji sebaik-baiknya. Menurutnya ada tiga aspek penyelenggaraan haji yang harus dipegang teguh petugas, yaitu: pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah. Ketiganya harus mampu dilaksanakan oleh petugas secara maksimal.
"Petugas haji harus mampu melakukan inovasi dan perbaikan serta cerdas beradaptasi dengan kondisi dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam satu tim yang selaras," pinta Menag saat membuka Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1443H/2022M di Jakarta, Selasa (17/5/2022).
"Pesan saya, jangan kecewakan mereka. Jadikan ibadah haji mereka tahun ini sebagai pengalaman terbaik mereka. Jadikan diri kita sebagai supporting system untuk membantu para calon jamaah haji mencapai kepuasan maksimal dan mampu menjadi haji yang mabrur. Lakukan ini semaksimal mungkin," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Menag juga meminta jajarannya yang menangani penyelenggaraan haji untuk memastikan persyaratan yang ditetapkan oleh Arab Saudi dipenuhi. “Tidak boleh ada kecurangan dengan berbagai modus. Saya tidak mau ada kejadian itu," tegasnya.
Selanjutnya, ia juga meminta kondisi asrama haji yang steril setelah digunakan untuk isolasi Covid-19. "Jangan sampai asrama kita tidak steril lalu yang menjadi korban jamaah. Ini harus dicek betul," sambungnya.
Ia juga meminta elemen terkait untuk memastikan semua layanan di Arab Saudi sudah siap sebelum jamaah hadir di Tanah Suci. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengecekan dengan menyeluruh alias tidak hanya sampel saja.
Gus Men juga menekankan bahwa penyelenggaraan haji bukan hanya tugas dan tanggung jawab Kemenag. Banyak pihak yang ikut terlibat, di antaranya: Kemenkes, BNPB, Kemenhub, dan lainnya.
"Jangan sampai ada kluster kluster. Tidak ada petugas Kemenag atau Kemenkes atau lainnya. Yang ada hanyalah petugas haji," tegasnya.
Pewarta: Muhammad Faizin
Editor: Kendi Setiawan