Indonesia Peringkat Kedua Kasus DBD Terbesar di Dunia, PDNU Nilai Pencegahan Belum Optimal

Jakarta, NU Online

 

Indonesia masih menghadapi beban demam berdarah dengue (DBD) yang tinggi. Bahkan, Indonesia disebut sebagai negara dengan kasus dengue terbesar kedua di dunia dan tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

 

 

Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PP PDNU) dr Muhammad S Niam menilai bahwa strategi pencegahan yang belum optimal menjadi faktor terhadap tingginya kasus DBD di Indonesia.

 

 

“Strategi pencegahan yang belum optimal merupakan salah satu faktor. Tingginya beban dengue di Indonesia merupakan hasil interaksi berbagai faktor biologis, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan,” ujarnya kepada NU Online, Sabtu (8/8/2026).

 

 

Menurutnya, jika suatu negara terus menghadapi kasus dengue yang tinggi selama bertahun-tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa strategi pengendalian yang diterapkan belum cukup efektif untuk memutus rantai penularan secara berkelanjutan. Padahal, berbagai program pencegahan telah berkali-kali digencarkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

 

 

Salah satu persoalan yang masih terjadi, kata dia, adalah pola pengendalian yang cenderung reaktif. Upaya pemberantasan nyamuk biasanya baru diperkuat ketika kasus meningkat atau saat terjadi kejadian luar biasa (KLB).

 

 

“Pengendalian nyamuk sering ditingkatkan saat kasus melonjak atau terjadi KLB. Pencegahan idealnya dilakukan sepanjang tahun berdasarkan surveilans dan risiko setempat,” katanya.

 

 

Niam juga menyoroti pemberantasan sarang nyamuk yang belum konsisten. Menurutnya, keberhasilan pengendalian DBD sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Ketika hanya sebagian warga yang menjalankan upaya pencegahan, nyamuk penular dengue tetap dapat berkembang biak dan mempertahankan rantai penularan.

 

 

Selain itu, kemampuan surveilans vektor dan penyakit di berbagai daerah masih belum merata. Tidak semua wilayah memiliki kapasitas yang memadai untuk memantau kepadatan nyamuk, mendeteksi peningkatan kasus secara dini, maupun melakukan respons cepat ketika ancaman wabah muncul.

 

 

“Koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan. Pencegahan dengue tidak dapat mengandalkan sektor kesehatan saja. Pengelolaan air, sanitasi, perumahan, pendidikan, tata kota, dan lingkungan hidup semuanya berperan,” ucapnya.

 

 

Niam menyampaikan bahwa edukasi masyarakat masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Di sisi lain, berbagai inovasi seperti pengendalian biologis menggunakan Wolbachia maupun penggunaan vaksin pada kelompok yang sesuai rekomendasi masih belum diterapkan secara merata di tingkat nasional.

 

 

Meski Indonesia memiliki faktor risiko alami seperti iklim tropis, kepadatan penduduk tinggi, urbanisasi, mobilitas masyarakat yang besar, dan sirkulasi beberapa serotipe virus dengue secara bersamaan. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menerima tingginya angka kasus sebagai sesuatu yang wajar.

 

“Tingginya kasus dengue di Indonesia tidak hanya oleh strategi pencegahan yang belum optimal, tetapi kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian yang ada masih perlu ditingkatkan agar lebih konsisten, berbasis bukti, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tuturnya.