Jakarta, NU Online

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 11 nama panelis yang merumuskan pertanyaan dalam debat ketiga pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Ahad (7/1/2024). Para panelis akan dikarantina pada Jumat (5/1/2024) hingga Senin (8/1/2024). 

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang panelis yang akan menjalankan tugas menyusun pertanyaan. Hari ini tanggal 5 Januari, mulai malam ini sampai tanggal 8 akan dilakukan karantina di Jakarta," ujar Komisioner KPU August Mellaz pada Konferensi Pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Ia menjelaskan bahwa dalam karantina tersebut para panelis akan merumuskan pertanyaan untuk debat ketiga pilpres 2024 dengan tema yang sudah ditentukan yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

"Urusan panelis debat ketiga ini yang jelas memang mereka kita cari, kemudian kita konfirmasi, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, latar belakang yang memang sesuai tema yang kita dapatkan pada debat ketiga," tegasnya.

Terkait konfirmasi dan kesediaan, KPU telah memastikan kesiapan para panelis untuk menjalani karantina, para panelis telah menandatangani pakta integritas dan bukan keanggotaan dalam tim kampanye atau sebagai pelaksana kampanye.

"Konfirmasi dan kesediaan itu sekaligus mengonfirmasi bukan saja kesiapan dari para panelis untuk dikarantina, termasuk menandatangani pakta integritas, dan pertanyaan ke beliau-beliau semua apakah setiap panelis ini bukan menjadi bagian dari tim kampanye atau pelaksana kampanye? Jadi sudah clear (selesai) di situ," jelasnya.

Kemudian dalam rapat evaluasi bersama tim pasangan calon presiden, pembahasan mengenai penggunaan akronim telah diulang beberapa kali. Kesimpulannya, menegaskan pentingnya paslon dalam memperhatikan penggunaan akronim dan istilah yang digunakan.

"Terkait dengan penggunaan akronim, ini beberapa kali di rapat evaluasi bersama dengan tim paslon, pada akhirnya tim paslon ada tugas juga untuk menyampaikan terkait penggunaan akronim maupun istilah," ujarnya.

"Kalaupun itu terjadi disepakati peran moderator akan menjalankan fungsi untuk mempertegas terkait akronim atau istilah tanpa mengurangi waktu dari setiap paslon, apa itu calon presiden atau wakil presiden pada debat yang akan dilaksanakan," pungkasnya.