Jakarta, NU Online

 

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR berencana membawa usulan itu ke rapat paripurna terdekat pada Kamis (12/11/2026).

 

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan jumlah penandatangan jauh melampaui syarat minimal. Aturan mensyaratkan pengajuan HMP didukung sedikitnya 25 anggota DPR lintas fraksi, sedangkan dokumen yang direkap pimpinan memuat 120 tanda tangan.

 

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

 

Saan menjelaskan, angka tersebut merupakan total penandatangan berdasarkan penyampaian perwakilan setiap fraksi pengusul dalam rapat di Kompleks Parlemen.

 

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” terangnya.

 

Dari delapan fraksi tersebut, Fraksi PKS menyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Fraksi NasDem mengajukan 19 anggota, disusul Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat yang masing-masing 18 anggota. Fraksi PDI-P tercatat 14 anggota, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, sedangkan Fraksi PAN diwakili satu anggota.

 

Sebelum sampai ke paripurna, usulan itu harus melewati dua tahap internal. Pimpinan DPR akan memprosesnya lebih dulu dalam rapat pimpinan (rapim), lalu dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi yang menggantikan Bamus. Saan memastikan hasil pembahasan itu dibawa ke paripurna pada hari berikutnya.

 

“Besok akan dibawa semua,” tuturnya.

 

Pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut secara resmi. Saan menyebut pengajuannya mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Substansi usulan berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 yang mengatur HMP atas wakil presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

 

Saan menegaskan usulan itu akan diproses sesuai aturan yang berlaku dan belum merupakan keputusan final DPR.

 

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.