Jakarta, NU Online

Cluster Leader Asian Livelihoods in Motion Asia Research Center (ARC) Universitas Indonesia Geger Riyanto mengingatkan, dekarbonisasi yang dipromosikan sebagai solusi krisis iklim tidak boleh berubah menjadi proyek elite global yang hanya berbalut istilah hijau.

Menurutnya, jika tidak disertai perubahan mendasar pada struktur ekonomi dan relasi kuasa, maka transisi energi berisiko melahirkan pola ekstraksi baru yang tetap eksploitatif.

Geger menilai kecenderungan dekarbonisasi predatorial dan mitos green jobs menunjukkan bahwa agenda transisi energi belum berpijak pada realitas struktural ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurutnya, transisi energi tidak dapat dimaknai sekadar sebagai penggantian sumber energi fosil ke energi terbarukan tanpa mengubah model ekonomi yang melandasinya. Tanpa transformasi sistemik, perubahan tersebut hanya akan memindahkan pusat akumulasi keuntungan dari industri fosil ke industri hijau.

Ia menegaskan bahwa di balik narasi ramah lingkungan kerap tersembunyi praktik penguasaan lahan, eksploitasi sumber daya, hingga marginalisasi masyarakat lokal yang berulang dalam wajah baru.


“Dekarbonisasi seharusnya menjadi momentum koreksi atas model pembangunan yang eksploitatif. Tetapi yang kita lihat, ada kecenderungan transisi ini justru membuka babak baru ekstraksi, terutama pada komoditas mineral kritis untuk energi terbarukan,” ujarnya dalam Diskusi Publik bertajuk Alarm Kemerosotan Demokrasi: Tertahannya Kesejahteraan dan Transisi Energi, di Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Geger menjelaskan bahwa kebutuhan nikel, litium, dan berbagai mineral lainnya untuk baterai serta infrastruktur energi bersih berpotensi memperluas wilayah tambang tanpa tata kelola yang adil.

Dalam situasi demikian, dekarbonisasi bisa menjadi predatorial ketika hanya memindahkan orientasi keuntungan tanpa memperbaiki struktur yang timpang.

“Kalau pola relasinya tetap sama, oligarkis, sentralistis, dan abai terhadap hak rakyat maka yang berubah hanya komoditasnya. Cara kerjanya tetap eksploitatif,” tegas dosen Antropologi UI itu.

Ia juga menyoroti klaim mengenai green jobs atau pekerjaan hijau yang kerap dipromosikan sebagai solusi untuk menyelamatkan lingkungan sekaligus membuka lapangan kerja. Menurutnya, klaim tersebut perlu diuji secara jujur dan berbasis data.

“Kita sering mendengar bahwa transisi energi akan menciptakan jutaan green jobs. Tapi realitasnya gagal menciptakan lapangan kerja yang layak ditandai dengan tetap tingginya jumlah pekerja informal, menurunnya upah riil, dan menyusutnya kelas menengah,” katanya.

Geger menambahkan, realitas di lapangan menunjukkan banyak pekerjaan di sektor energi terbarukan masih bersifat kontraktual, berisiko tinggi, dan belum tentu memberikan perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, alih keterampilan dari sektor fosil ke sektor hijau tidak otomatis terjadi tanpa kebijakan transisi yang terencana.

“Tanpa desain kebijakan yang serius, pekerja di sektor lama bisa tersingkir, sementara pekerjaan baru tidak cukup menyerap mereka,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa partisipasi publik, transparansi investasi, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak merupakan prasyarat mutlak agar agenda iklim tidak berubah menjadi proyek elitis.

“Dekarbonisasi tidak boleh menjadi sekadar proyek elite global yang dibungkus istilah hijau. Ia harus berakar pada keadilan sosial dan ekologis. Kalau tidak, kita hanya mengganti warna krisis, bukan menyelesaikannya,” pungkas Geger.