Warga Keluhkan Dampak Sosial, Lingkungan, dan Kekerasan Proyek Panas Bumi

Jakarta, NU Online

Warga Tapak Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, Maria Rosita Tejo atau Mama Mia, menyampaikan bahwa proyek geotermal (panas bumi) di Ulumbu telah melecehkan adat masyarakat setempat dan berdampak pada menurunnya hasil panen warga.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi bertajuk Utak-Atik Regulasi dan Kekerasan Demi Memuluskan Panas Bumi yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2025).

“Sebelum adanya pemanfaatan panas bumi di Ulumbu, sekitar delapan orang warga bisa menghasilkan satu ton per tahun. Namun sejak pemanfaatan panas bumi dimulai pada 2011, kami tidak lagi panen seperti sebelumnya. Hasil kopi dan cengkih menurun dan hingga sekarang hanya cukup untuk konsumsi sendiri,” ujar Mama Mia.

Ia menjelaskan bahwa pada 2017 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Penetapan tersebut didasarkan pada keberadaan 16 titik potensi panas bumi yang tersebar di Flores, antara lain Ulumbu, Waisanok, Mataloko, Mengeruda, hingga Sokoria.

“Pada tahun yang sama, tamu asing mulai masuk ke wilayah Poco Leok. Kami tidak tahu tujuan mereka. Kami kira mereka tamu kepala desa karena sering datang ke rumah kepala desa dan disebut ingin membuka jalan tani,” katanya.

Mama Mia menuturkan, sejak survei dilakukan pada 2017, budaya masyarakat Poco Leok mulai dilecehkan karena para tamu datang tanpa penjelasan program yang jelas dan bebas keluar-masuk tanah adat warga, termasuk mengganggu aktivitas perempuan.

“Saya mengalami sendiri. Saat di kebun sendirian, seorang tamu asing datang dan bertanya apakah di situ ada rumah merah. Setelah saya jawab tidak ada, dia bertanya apakah di situ ada perempuan mainan. Saya sangat takut dan gemetar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat baru mengetahui secara jelas adanya proyek panas bumi pada 2021, ketika gubernur mengeluarkan surat perintah pengadaan tanah, termasuk di wilayah Poco Leok, dan perusahaan mulai membawa alat pemboran ke tanah adat.

“Mereka membawa banyak peralatan, termasuk drone. Mereka membuat satu titik bor dekat rumah warga, sekitar 10 meter dari rumah, dan satu titik di belakang dapur. Saat kami bertanya, mereka bilang itu untuk penangkapan satelit,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada 2022 masyarakat mulai melakukan demonstrasi setelah Bupati Manggarai menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi geotermal di Poco Leok, meski warga telah menyatakan penolakan dan mencabut alat pemboran.

“Kami kecewa dan mulai demonstrasi. Dalam aksi itu terjadi banyak kekerasan oleh aparat keamanan,” katanya.

“Kekerasan pertama adalah pelanggaran wilayah adat. Saat menjaga kampung, ibu-ibu mengalami kekerasan, kaki kami diinjak sepatu aparat dan kami didorong, padahal kami mama-mama,” tambahnya.

Sementara itu, warga Tapak Gunung Gede Pangrango, Rosita, menjelaskan bahwa perlawanan warga setelah alat berat proyek panas bumi masuk ke Kampung Pasir Cina dan wilayah sekitarnya dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi atau pemberitahuan resmi.

“Mereka datang sekitar jam 2 malam ketika warga sedang tidur. Hanya empat atau lima orang yang melihat alat berat masuk. Alat berat itu dikawal ormas sambil membawa senjata tajam, sehingga warga tidak bisa menghalangi,” ujarnya.

Rosita menyampaikan bahwa dua hari kemudian warga melakukan aksi penolakan karena masuknya alat berat tanpa informasi apa pun dan sepakat menurunkannya demi keamanan bersama.

“Alat berat itu bisa diturunkan oleh warga. Yang ikut bukan hanya bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga turun,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kekhawatiran warga muncul karena kawasan tersebut belum pernah menjadi lokasi proyek panas bumi, sementara warga sudah memahami bahwa geotermal bukan satu-satunya solusi energi dan memiliki risiko sosial maupun ekologis.

“Belum beroperasi saja, proyek ini sudah menimbulkan dampak sosial yang luar biasa. Bukan hanya soal ruang hidup, tapi juga perekonomian dan kehidupan kami. Kami lahir di tanah itu dan ingin mati di tanah itu juga,” jelasnya.

Rosita menekankan bahwa mayoritas warga di kawasan tersebut adalah petani, sehingga kerusakan tata kelola gunung akan berdampak hingga ke wilayah hilir, termasuk Jakarta.

“Gunung ini merupakan kawasan pertanian dan menjadi salah satu penyumbang pangan, sekitar 70 persen untuk Jakarta dan sekitarnya. Jadi wajar kalau warga merasa waswas ketika proyek panas bumi hadir tepat di depan ruang hidup mereka,” pungkasnya.