Jakarta, NU Online
Tiga orang aktivis HAM yang berkantor di Washington DC dan Jerman mendatangi mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jalan Kramat Raya No 164, Jumat (18/1) Siang untuk membicarakan kasus HAM di Xinjiang yang menimpa kelompok etnis Uighur.
Mereka adalah Omer Kanat, Director Uyghur Human Rights Project yang bermarkas di Washington DC, Ilshat Hassan President of Uyghur American Association Washington DC dan Turghunjan Alawudi, Steering Committee member Religious Affairs Committee, World Uyghur Congress Germany. Mereka datang dengan didampingi oleh Lola Loveita dan Nadia Yunita dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Dalam kunjungannya rombongan ini diterima sejumlah petinggi PBNU seperti bendahara PBNU H Bina Suhendra, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud dan Robikin Emhas, serta pejabat lain seperti Wakil Sekretaris Jendral PBNU Imdadur Rahmat, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Masduki Baidowi dan pejabat PBNU lain.
“Tujuan kami ke gedung PBNU ini adalah karena ingin berterima kasih pada penduduk Indonesia atas dukungannya pada komunitas Uighur, atau komunitas yang sebenarnya lebih ingin disebut sebagai ‘East Turkistan’,” kata Ilshat Hassan di sela-sela pembicaraan. Ia berharap dukungan yang disampaikan oleh rakyat Indonesia juga dilakukan oleh negara-negara muslim lainnya.
Ia berharap dukungan semacam ini terus diperjuangkan oleh pemeluk agama Islam. “Saya berharap hal ini disampaikan kepada pemerintah China di Indonesia,” katanya.
Omer Kanat juga mengatakan hal senada tentang fenomena pelanggaran HAM dan pelarangan aktivitas keagamaan di Uughur. Dia mengklaim bahwa kelompok muslim Uighhur yang berjumlah 18 juta di Xianjiang kerap mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah China.
H Marsudi Syuhud mengatakan bahwa PBNU siap menjadi penengah antara kepentingan pemerintah dan warga komunitas Uighur. “Demi kebaikan pemerintah China dan etnis Uighur, PBNU siap untuk membatu menjembatani jika diminta,” katanya.
Ia menambahkan PBNU bukan kali ini saja menjembatani konflik antara kelompok. PBNU memiliki jejak rekam menjadi ‘juru damai’ antara dua kelompok yang ‘berkonflik.’ Mulai dari konflik Pattani-pemerintah Thailand, Sunni-Syiah di Irak, hingga Taliban-pemerintah Afghanistan. Meski yang terakhir masih terus diupayakan hingga hari ini. (Ahmad Rozali)
