Apa Itu Bioregional yang Jadi Perdebatan Cawapres Cak Imin dan Gibran?
Senin, 22 Januari 2024 | 10:00 WIB
Cawapres 2024 Abdul Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming, Ahad (21/1/2024) dalam acara debat keempat cawapres di JCC Senayan, Jakarta. (Foto: tangkapan layar Youtube KPU RI)
Jakarta, NU Online
Konsep pembangunan bioregional menjadi istilah yang disinggung oleh kandidat cawapres nomor 1 Abdul Muhaimin Iskandar dalam debat cawapres keempat di JCC, Jakarta Pusat, pada Ahad (21/1/2024).
Cak Imin mempertanyakan kepada kandidat cawapres nomor 2, Gibran Rakabuming Raka terkait rencana pembangunan bioregional (bioregional development plan).
Lantas, apa itu bioregional?
Melansir dari laman web perpustakaan Kementerian KLHK bioregional adalah kawasan daratan dan perairan yang batas-batasnya tidak di tentukan oleh batas-batas politik, melainkan oleh batas geografis kelompok masyarakat dan sistem ekologis tertentu.
Dengan kata lain, pembatasan wilayah dalam kawasan bioregional mengacu pada sekelompok masyarakat beserta lingkungan geografis hidupnya, bukan pada batasan secara politis.
Istilah bioregion yang identik dengan pengertian fisiografi region, area biotik, dan provinsi-provinsi biotik, menekankan fokus utama kepada faktor biotik (makhluk hidup).
Pembangunan kawasan bioregional harus cukup besar dan luas untuk menjaga integritas komunitas hayati, habitat dan ekosistem, yang dapat dapat mendukung proses-proses ekologis yang vital pada kelompok masyarakat tersebut. Misalnya, siklus nutrisi dan penguraian limbah, migrasi alami, serta aliran air dan energi.
Batas kawasan regional juga bertujuan untuk mewadahi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemahaman sumber daya hayati.
Luasan kawasan bioregional ini juga dibatasi oleh masyarakat setempat. Dalam pembatasan kawasan bioregional, wilayah ini harus memiliki identitas kultural yang unik dan masyarakat setempat mampu memanfaatkannya.
Menurut Hendrayanto dalam esai Ekoregion, Bioregion, dan Daerah Aliran Sungai dalam Pembangunan Nasional Berkelanjutan (2013), wilayah Indonesia saat ini diklasifikasi menjadi tiga bioregional, yakni: Sunda Shelf and Philipines, Walacea, dan "New Guinea" dan Melanesia.
Daerah yang tergabung dalam bioregional Sunda Shelf and Philipines meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sementara bioregional Walacea meliputi NTB, NTT, Sulawesi, dan Maluku. Bioregional "New Guinea" dan Melanesia terletak di wilayah Papua.
Istilah bioregional pada akhirnya mendorong gerakan bioregionalisme. Gerakan bioregionalisme dilatarbelakangi oleh pesatnya pembangunan yang menyebabkan terganggunya keanekaragaman hayati untuk kelangsungan hidup manusia.
Menurut Taylor dalam Bioregionalism: An Ethics of Loyalty to Place (2000) bioregionalisme adalah gerakan lingkungan dan filosofi sosial yang membayangkan sebuah komunitas masyarakat bisa terdesentralisasi dan membentuk batasan-batasan politik untuk mencerminkan kontur alami dari berbagai tipe ekosistem.
Melalui definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gerakan bioregionalisme mengajak masyarakat lokal untuk berperan serta dalam menentukan batasan politik wilayah mereka.
Keterlibatan masyarakat ini merupakan usaha melestarikan lingkungan dari eksploitasi berlebihan karena sejatinya mereka yang hidup di sebuah kawasan tertentu menjadi kelompok yang paling memahami keadaan alam wilayahnya.
Perdebatan Cak Imin dan Gibran soal bioregional
Cak Imin bertanya kepada Gibran Rakabuming Raka soal strategi pembangunan berbasis bioregional. Gibran Rakabuming Raka menjawab, pembangunan ke depan tidak boleh lagi bersifat Jawa sentris, namun harus Indonesia sentris. Salah satunya diwujudkan melalui pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Gibran juga hendak membangun hilirisasi industri dengan memperhatikan lingkungan hidup dan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Termasuk menggandeng pengusaha dan UMKM lokal dalam pembangunannya.
Mendengar respons tersebut, Muhaimin merasa tak puas. "Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali," ujar Cak Imin.
Muhaimin lalu menjelaskan potensi bioregional di Indonesia berdasarkan kebijakan yang ada. Ia mengutarakan, wilayah nasional terbagi bukan hanya sekadar politik dan administrasi, tapi ekosistem lingkungan sekaligus komunitas masyarakat yang tumbuh jadi pertimbangan.
"Sehingga misalnya Papua, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi," kata Muhaimin.