Nasional

Banjir Terjang Jabodetabek, Pakar: Tata Ruang Berubah Jadi Tata Uang

Rabu, 5 Maret 2025 | 17:00 WIB

Banjir Terjang Jabodetabek, Pakar: Tata Ruang Berubah Jadi Tata Uang

Banjir menenggelamkan rumah di Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025). (Foto: dok. istimewa/Jannah)

Jakarta, NU Online

Banjir yang menerjang sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Senin (3/3/2025) bahkan masih terjadi di sebagian kecil wilayah hingga Rabu (5/5/2025) menyisakan beragam problematika.


Pakar Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan bahwa penyebab dari banjir kemarin adalah tata ruang yang buruk akibat mengabaikan ruang air di seluruh area Jabodetabek.


"Ruang kota itu sekarang menjadi komoditas ekonomi, tata ruang berubah jadi tata uang," katanya saat dihubungi NU Online, Rabu (5/3/2025).


Akibat pengurangan itu, lanjutnya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi daerah resapan air bahkan menjadi ruangan bagi air semakin hari kian krisis bahkan krisis.


"Rata-rata ruang tata hijau di kota-kota Jabodetabek sudah kurang dari 10 persen," katanya.


Nantinya, kata Yayat, RTH yang berkurang akan berdampak kepada daerah-daerah resapan air yang sudah semestinya menyesuaikan dengan tata ruang kota.


"Kota-kota kita buruk dalam pembangunan drainase (sistem pembuangan air yang dapat dilakukan secara alami atau buatan). Kalah dengan pembangunan jalan, jalan pun dibangun tanpa drainase," katanya.


Terkait drainase, Yayat mengatakan bahwa jumlah sudah sangat sedikit bahkan tidak terawat karena kurangnya pemeliharaan dari dinas-dinas terkait.


"Penyebabnya karena anggaran APBD juga terbatas, sehingga kota tumbuh kembang mengikuti bagaimana maunya masyarakat atau investor," jelasnya.


Jabodetabek Harus Ada Kebijakan Sinergi

Yayat menyarankan bahwa pemerintah daerah yang berkaitan, dalam hal ini Jabodetabek harus ada kebijakan sinergi.


"Dewan Aglomerasi harus dijalankan dengan tugas khusus menangani masalah mendasar perkotaan. Seperti Persampahan, Drainase, Tata Ruang, Perumahan, Transportasi , Penanganan Daerah Aliran Sungai," katanya.


"Tanpa sinkronisasi dan kerjasama antar daerah. Maka sulit kita mengajak kerja sama dengan melibatkan masyarakat," tambahnya.