Jakarta, NU Online
Imam Besar Masjid Istiqlal Prof KH Nasaruddin Umar berharap beasiswa Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang dikelola Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) bekerja sama dengan Kemenag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dapat melahirkan pemimpin dalam melanjutkan kiprah dakwah ulama terdahulu.

“Menjadi imam di daerahnya masing-masing, serta menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau pimpinan pesantren. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 banyak sekali ulama yang wafat,” katanya dalam Sosialisasi Beasiswa PKU dan PKU Perempuan di Masjid Istiqlal dikutip NU Online, Jumat (15/10/2021).

Karena itu, diharapkan para kader ulama yang mengikuti program ini nantinya dapat meregenerasi ulama yang telah wafat tersebut. “Karena ada sekitar 700 orang ulama meninggal di zaman Covid-19. Jadi, ini memang betul-betul akan mengkader ulama profesional,” ujar Prof Nasaruddin.

Diterangkannya, selain program pengkaderan ulama (umum), program pengaderan ulama perempuan yang dilakukan Istiqlal merupakan program pertama di dunia. Karena itu, menurut dia, program ini juga mendapat dukungan dari Universitas Al-Azhar, Mesir.

“Jadi, ulama itu selama ini yang banyak lelaki. Kita akan mencetak ulama perempuan. Ini yang pertama di dunia. Makanya, dukungan Al-Azhar itu bagus sekali terhadap program ini,” jelas Rektor Institut PTIQ itu.

Karenanya, lanjut dia, program PKU Perempuan tersebut pun disebutkannya mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Indonesia dan didukung tokoh-tokoh agama.

Terlepas dari latar belakang agama, menurut dia, semua orang memiliki kepentingan terhadap pendidikan kader ulama. Tidak hanya umat Islam, tetapi juga bagi umat beragama lain. 

“Kita sadar mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, kalau nanti umat Islam melahirkan tokoh-tokoh panutan pemimpin yang moderat, maka yang akan merasakan dampak positifnya adalah seluruh warga Indonesia apapun agamanya,” terang Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Pemberdayaan perempuan
Pada kesempatan yang sama, terkait pengkaderan ulama perempuan, Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga berharap nantinya para ulama perempuan dapat mendorong terciptanya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak demi kemajuan bangsa Indonesia.

Hal tersebut dinilainya akan sangat berguna bagi kemajuan Indonesia ke depan. Menurut Bintang, perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan meski masih dikategorikan sebagai kelompok rentan yang dimarjinalkan, tertinggal dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan. 

Salah satu upaya untuk mencapai itu, lanjut dia, adalah dengan memberikan beasiswa pendidikan kader ulama, termasuk ulama perempuan yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian PPPA, Kemenag, BPMI, dan didukung LPDP Kemenkeu.

“Apalagi, jumlah perempuan di Indonesia menempati hampir setengah populasi penduduk Tanah Air yang sekaligus merupakan potensi kemajuan bangsa,” ujarnya.

“Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan,” imbuh Menteri PPPA.

Kontributor: Syifa Arrahmah
Editor: Musthofa Asrori