Jakarta, NU Online

Akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami ancaman kenaikan harga mulai dari bahan pangan hingga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini menjadi perhatian Ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB), Jaenal Effendi yang mencoba memberikan masukan tentang cara menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Paling tidak pemerintah memerintahkan beberapa hal dan pilar. Kalau kita lihat kasus di Sri Lanka yang mengalami permasalahan pangan pada daya beli masyarakat yang susah karena inflasi. Ini disebabkan oleh meningkatnya harga pangan. Sehingga dari sini ada beberapa pilar yang perlu diperhatikan," tutur Jaenal, sapaan akrabnya kepada NU Online, Selasa (30/9/2022).

Pertama, aspek keterjangkauan. Yakni bagaimana masyarakat bisa dipastikan untuk menjangkau dan memiliki kemampuan daya beli terhadap produk-produk dan bahan-bahan yang mereka butuhkan. 

Kedua, kaitannya dengan kebutuhan pokok di negara harus dipastikan ketersediaannya. Jangan sampai mengorbankan salah satu kementerian seperti pada kasus minyak goreng kemarin.

"Sebenarnya kita negara yang melimpah tapi kemudian terjadi kelangkaan minyak goreng, sehingga ketersediaan itu harus dipastikan keberadaannya," papar Jaenal.

Ketiga, pemerintah perlu memperhatikan kualitas dan keamanan. Jadi kualitas bahan yang ada dapat dipastikan dan juga aman, sehingga tidak memberikan dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lainnya.

Keempat, produk-produk yang ada di dalam negeri yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang ada harus dipastikan bahwa itu dapat berkesinambungan dan tentunya cukup kuat untuk menahan berbagai ancaman.

Jaenal mengungkapkan, jika melihat dari permasalahan di Sri Lanka yakni ekonomi yang akhirnya merembet kemana-mana, maka harus diperhatikan pemicunya. Bahwa tidak hanya sekedar ketersediaan bahan pokok masyarakat saja yang diperhatikan tapi juga stabilitasnya.

"Misalnya terkait dinamika kenaikan harga yang harus diperhatikan sekali yakni pemerintah harus paham terkait hal itu," ujarnya.

Ia menambahkan, aspek lain yang perlu diperhatikan bahwa subsidi-subsidi itu harus diarahkan kepada manusianya, sehingga harus ditampakkan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat.

"Program-program kementerian harus berkesinambungan, tidak boleh patah. Misalkan di kementerian A mesti dilanjutkan ke kementerian B, kemudian kementerian C. Karena memang tuang lingkup dari kementerian yang berbeda itu dapat  disambungkan," paparnya.

Kalau tidak, menurutnya akan terjadi patah program karena tidak tersambung satu sama lainnya, dan akan berdampak pada pengulangan program yang lainnya. 

"Sehingga akhirnya menggerus dana APBN tentunya. Jadi sudah saatnya kita refocusing program dan retargeting people untuk program yang ada," pungkasnya.

Kontributor: Afina Izzati

Editor: Fathoni Ahmad