Jakarta, NU Online

Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto nampak geram melihat maraknya korupsi yang terjadi di Republik Indonesia. Prabowo menilai, korupsi merusak kehidupan bangsa dan negara serta membahayakan keselamatan sebuah negara. Salah satu yang ia tawarkan adalah menaikkan gaji para pejabat.

Pidato Prabowo dalam acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggaraan Negara lebih Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prabowo meyakini bahwa negara-negara yang dikatakan gagal sebagian besar karena tidak mampu mengendalikan mitigasi atau menghilangkan korupsi. 

"Justru yang disampaikan oleh pimpinan KPK benar-benar relevan, kita paham justru negara seperti kita yang hidupnya banyak sekali tergantung pada sumber daya alam di situlah terjadi praktik-praktik korupsi yang sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa," kata Prabowo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024). 

"Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung dan saya bertekad untuk mendukung, untuk manakala saya nanti bersama saudara Gibran menerima mandat dari rakyat yang bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total, saudara-saudara sekalian," tegasnya.

Jika terpilih sebagai presiden dalam Pemilihan Presiden 2024, Prabowo menyatakan niatnya untuk mengadopsi pendekatan yang sistematis dan realistis. Prabowo percaya bahwa peningkatan mutu hidup para penyelenggara negara atau pejabat dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

"Kualitas hidupnya (pejabat) ini harus dijamin dan diperbaiki, contoh hakim di negara yang maju, yang harus kita pelajari hakim-hakim apalgi hakim tertinggi hakim agung itu dijamin jabatannya seumur hidup dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit dan minta berhenti atau dia meninggal. Itu di Amerika, di Inggris (seperti itu)," katanya.

"Kemudian ketua MA adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari perdana menteri di Inggris. Sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis," sambungnya.

Prabowo mencontohkan, gaji pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas hidupnya dan penghasilannya belum sesuai sesuai. Ia menyatakan, saat ini direksi-direksi perushaan swasta bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh kebih besar dari panglima TNI, dirjen-dirjen, dan menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan. 

"Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis ini keyakinan saya jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita perbaiki kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat semua penyelenggara negara kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya Indonesia negara kaya bukan negara miskin kita mampu kita mampu," katanya.

Selanjutnya, Prabowo mendukung pemberlakuan sanksi yang ketat bagi pejabat negara yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan tidak jujur. Menurutnya, para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melaporkan secara komprehensif seluruh aset yang mereka miliki.

"Dengan demikian kita tegakan semua undang-undang yang berlaku. Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik pengaduan tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan," katanya.