Jakarta, NU Online
Bank Indonesia (BI) dinilai belum bisa mendorong aktivitas ekonomi secara optimal. Tujuan dan kebijakannya masih tidak selaras dengan kepentingan pembangunan nasional.
<>
Demikian asumsi pokok Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah dalam penetapan pembahasan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada Munas dan Konbes NU 2012 di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, 14-17 Septermber nanti.

Komisi yang fokus pada perundang-undangan ini sedikitnya akan mempermasalahkan empat ayat yang tersebar di beberapa pasal berbeda. “Pasal-pasal yang akan dikaji antara lain, Pasal 4 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, Pasal 41 ayat 1, Pasal 62 ayat 1,” jelas Sekretaris Komisi Sarmidi Husna, Senin (10/9), di Jakarta.

Dalam forum yang dihadiri ratusan kiai itu, NU di antaranya akan mempertanyakan independensi BI yang terlalu liberal. Akibatnya, BI selalu mengacu pada hukum pasar yang dikendalikan oleh modal besar. 

“BI juga dianggap hanya mementingkan pertumbuhan makro ekonomi, tidak mendorong tersedianya modal bagi anak bangsa, perbankan nasional, dan tidak mendorong sektor riil,” ujarnya.

PBNU berharap, setelah Munas dan Konbes NU nanti, kebijakan BI lebih berorientasi pada penguatan ekonomi nasional dan ekonomi kerakyatan. “Terutama penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM,” pungkasnya.


Redaktur: Mukafi Niam
Penulis   : Mahbib Khoiron