RAPBN 2027 Tembus Rp4.097,2 Triliun, DPR: Harus Berdampak dan Menjawab Harapan Rakyat

Jakarta, NU Online

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani memperkirakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 lebih dari Rp4.000 triliun, tepatnya Rp4.097,2 Triliun.

Jumlah tersebut, katanya, akan dipaparkan secara lebih jelas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

"APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan Bapak Presiden bisa jadi lebih dari besaran belanja Rp4.000-an triliun," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Rancangan APBN 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Puan mengatakan tema kebijakan fiskal 2027 adalah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Tema tersebut, lanjutnya, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

"Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional," katanya.

Ia menambahkan pembangunan nasional harus memastikan setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil," katanya.

APBN Terus Meningkat

Lebih lanjut, Puan menyampaikan nilai APBN terus meningkat dari Rp197 triliun pada 2000 menjadi Rp1.126 triliun pada 2010 dan mencapai Rp3.842 triliun pada 2026.

"Dalam sepuluh tahun tersebut, belanja negara naik hampir enam kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000," katanya.

Selain itu, Puan mengatakan APBN merupakan pilihan politik yang menentukan arah penggunaan sumber daya negara, pihak yang diprioritaskan, serta manfaat yang harus dirasakan rakyat.

"Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000-an triliun. Angka itu begitu besar, bahkan sangat besar," terangnya.

Menurut Puan, besarnya anggaran tersebut tidak cukup hanya dilihat dari nominalnya, tetapi harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat.