Jakarta, NU Online
Pemerintah tengah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Bantuan sosial itu diberikan sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar (BBM) di tengah rencana penyesuaian harga BBM.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa bantuan yang disiapkan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun.

Menanggapi hal itu, Pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Amrullah Hakim menilai pemerintah harus mencermati rencana pemberian bantalan sosial pengalihan subsidi BBM. Ia mewanti-wanti agar pemberian BLT kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

“Memberi bantalan sosial ke 20,65 juta warga ini juga harus cermat. Ini untuk menjaga daya beli pangan. Jangan sampai bocor atau salah sasaran juga,” ungkap Amrullah kepada NU Online, Senin (29/8/2022).

Ia menilai, BLT yang sifatnya individual dan sebatas penunjang sementara kebutuhan perorangan tidak sepenuhnya dapat menekan biaya produksi, baik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun usaha serupa.

“Mau tidak mau pasti (biaya produksi) naik jika harga BBM naik,” ujar Amrul, demikian ia akrab disapa.

Maka itu, ia menilai akan lebih baik jika pengadaan BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar bisa dikendalikan dengan menambah nilai subsidinya.

“Atau, keuntungan dari jual komoditi yang harganya naik ini ditaruh ke porsi menaikkan volume Pertalite dan Biosolar,” papar Praktisi Minyak dan Gas itu.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memperketat penyaluran subsidi BBM. pemerintah mesti tegas membatasi sasaran penerima BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar.

“Sebaiknya Pertalite dan Biosolar harganya ditahan, yang dinaikkan adalah Pertamax untuk mobil pribadi berkubikasi di atas 1500 cc,” tutur Magister Manajemen lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.

Rp 600 ribu dana BLT disalurkan via Pos per 1 September
Bantuan tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Nantinya, masing-masing penerima akan memperoleh bantuan senilai Rp 600.000 yang dibayarkan empat kali. BLT akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ucap Menkeu Sri usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (29/82022).

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, BLT pengalihan subsidi BBM akan disalurkan per 1 September 2022.

“Ya, saya kalau siapkan sekarang sudah siap sebetulnya. Tapi nanti per 1 September sekalian bansos yang normal,yang rutin,” tutur Risma.

Kontributor: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Musthofa Asrori