Nasional

Bukan Kebencian, Aksi Indonesia Bangkrut Didasari Kebijakan Pemerintah yang Sengsarakan Rakyat

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:00 WIB

Bukan Kebencian, Aksi Indonesia Bangkrut Didasari Kebijakan Pemerintah yang Sengsarakan Rakyat

Aksi demonstrasi di Jakarta, Jumat (12/6/2026). (Foto: NU Online/Haekal)

Jakarta, NU Online

 

Massa Aksi Indonesia Bangkrut masih tetap bertahan meski sudah melakukan demonstrasi sejak siang di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat, (12/6/2026) pukul 19.00 WIB.

 

Mahasiswa Jurusan Kriminologi UI Dialo mengingatkan bahwa aksi kali ini bukan dilandaskan kebencian kepada pemerintah. Namun hal itu dilakukan berdasarkan rusaknya sistem pemerintah yang memicu demonstrasi saat ini.

 

"Ini bukan gerakan benci pemerintah. Tapi kemarahan masyarakat atas sistem yang diciptakan hari ini dan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Yang jelas kami marah dan kami turun ke jalan," jelasnya.

 

Ia berharap agar aksi dapat menjadi gerakan kolektif bersama. Ia memandang, penyampaian pendapat kali ini murni akibat kemarahan rakyat.

 

"Saya sangat senang jika gerakan ini bisa menjadi gerakan kolektif. Jangan sampai ini hanya menjadi gerakan eksklusif mahasiswa, apalagi hanya milik UI (saja)," katanya kepada NU Online.

 

"Kami ingin ini menjadi kemarahan masyarakat. Kami tahu bahwa BBM naik, tapi MBG justru menyengsarakan dan banyak keracunan, pemborosan APBN dan lain-lain," sambungnya.

 

Mahasiswa Intitut Pertanian Bogor (IPB) juga turut mengikuti aksi tersebut. Bahkan, beberapa ojek online (Ojol) juga ikut meramaikan aksi tersebut. Mereka merasa bahwa kebijakan pemerintah masih belum berpihak ke rakyat.

 

Massa aksi juga juga mendapat dukungan dari pengguna jalan yang ikut menyalakan klakson usai membaca lembaran ajakan soal BBM mahal dan harga pangan yang melonjak.

 

"Klakson yang keras jika anda lelah beli bensin mahal," tulis salah satu lembar ajakan tersebut.

 

Berikut adalah lima tuntutan BEM UI dalam aksi hari ini.

 
  1. Stop Pemborosan APBN;
  2. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM;
  3. Hentikan Program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)​​​​​​​;
  4. Hentikan Militerisme di Ranah Sipil​​​​​​​; dan
  5. ⁠Prabowo berhenti Mengelak dan Akui Kesalahan Pemerintah.