Jakarta, NU Online

Tujuh dekade pembangunan nasional belum mampu melenyapkan penyakit ketimpangan sosial yang terjadi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melihat hal tersebut diakibatkan dari langgengnya oligarki penguasaan ekonomi.

“Ini terlihat dari langgengnya oligarki yaitu penguasaan atas aset ekonomi oleh segelintir orang,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Taushiyah Kebangsaan 2020 di Gedung PBNU Lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (2/1).

Penyakit ini, jelasnya, telah diwariskan secara turun temurun sejak era kolonial yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan atas kue ekonomi. Meskipun presiden dan pemerintahan silih berganti, tetapi oligarki tidak pernah pergi.

 

“Oligarki punya kemampuan adaptif untuk berkolaborasi dengan siapa pun yang berkuasa,” ujarnya.

Kiai Said menjelaskan bahwa bercokolnya oligarki membuat kue ekonomi tumbuh, tetapi tidak merata. Koefisien gini turun sedikit, begitu pun rasio gini penguasaan tanah. “Secara nominal, kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60 persen aset penduduk Indonesia atau 150 juta orang,” ujarnya.

Segelintir orang, jelasnya, mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan dan obligasi pemerintah, serta penguasaan tanah.

Lebih lanjut, Kiai Said menyampaikan bahwa sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, yaitu pertanian, terseok-seok karena gagalnya land reform dan industrialisasi pertanian. “Sawah-sawah menjadi tadah hujan karena miskinnya infrastruktur irigasi,” ujarnya.

 

Hal tersebut berdampak pada turunnya produktivitas. Terlebih lahan-lahan yang semula sawah itu akhirnya disulap jadi rumah-rumah. “Pada gilirannya kebutuhan pangan diperoleh dari impor yang menguras devisa,” katanya.

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kepada pemerintah untuk memotong mata rantai oligarki ini. Sebab, lanjutnya, oligarki akan menimbulkan penyakit sosial berupa persepsi tentang ketidakadilan dan prasangka etnis yang dapat mengoyak integrasi nasional.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad