Jakarta, NU Online

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus menguatkan peran masyarakat dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Upaya itu dilakukan KPK dengan menggandeng Nahdlatul Ulama.

Kerjasama dilakukan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar NU (Lakpesdam PBNU) sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan kerjasama sudah dikuatkan dengan menerbitkan buku 'Jihad Melawan Korupsi' yang disebarkan ke akar rumput kader kader NU di seluruh daerah di Indonesia.

Titik tekan pada kerjasama itu adalah menguatkan pendidikan antikorupsi di masyarakat dan mengampanyekan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang wajib dibasmi.

Salah seorang penyidik KPK RI, Muadz D. Fahmi, mengatakan warga NU yang memiliki beragam latar belakang mempunyai peluang besar mengajak masyarakat untuk menolak praktik korupsi. Misalnya, kader-kader NU yang berlatar belakang guru agama.

"Yaudah kasihlah pencerahan ke masyarakat. Misalnya apa itu korupsi, korupsi tidak boleh, apa landasannya? Ada gak di Al-Qur'an? Ada gak di hadisnya? Ulama bilangnya seperti apa?" katanya saat dihubungi NU Online, Selasa (30/4).

Termasuk kader NU yang berprofesi sebagai karyawan umum, memiliki kewajiban yang sama yaitu melawan praktik korupsi dimulai dari diri sendiri kemudian mengajak masyarakat untuk melakukan hal serupa.

Cara mudah memberantas korupsi kata dia, dapat dimulai dari diri masyarakat itu sendiri. Menurut Fahmi, itu berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW, bahwa jihad yang terkandung dalam nilai nilai ajaran islam adalah jihad melawan diri sendiri.

"Sebenarnya konsep Jihad itu paling bagus, paling awal adalah jihad melawan diri sendiri,  itu kan diajarin Nabi Muhammad kan bahwa jihad terbesar adalah jihad melawan diri sendiri. Kalau kita belum selesai diri sendiri ya seyogyanya diri kita minta bantu orang lain. Misalnya begini kita meminta orang lain untuk berbuat baik, sementara kita berbuat jelek ya bagaimana," tuturnya.

Selanjutnya, setelah jihad melawan diri sendiri sudah dilakukan tingkatan kedua yang mesti hadir di masyarakat adalah membangun mental. Pentingnya membangun mental, kata dia, karena melawan godaan korupsi tidak mudah.

"Mental apa? Mental berani, mental bangkit setelah gagal, namanya jihad ada perjuangan dong bisa gak dia bangkit setelah gagal," tandas pria berkacamata ini.

Terkahir, konsisten dan istikomah menjadi modal masyarakat agar bisa melawan godaan korupsi. Korupsi ujar dia adalah cobaan yang bisa disikapi dengan berbagai upaya, bisa buruk bisa juga baik.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Robikin Emhas prihatin dengan masih merajalelanya korupsi di Indonesia. Menurutnya, meski tren Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia kian membaik, namun skornya masih rendah yaitu 38, dari skala 0 sampai 100. Dampak dari tindakan korupsi yang paling dirasakan masyarakat kata Kiai Emhas,  adalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

"Karena itu, NU melalui Lakpesdam PBNU sangat fokus dengan gerakan anti korupsi," katanya saat membuka kegiatan Workhsop Pesantren Kader Penggerak NU Antikorupsi di Pusat Edukasi Anti Korupsi di Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan bebrapa waktu yang lalu.

Ia mengungkapkan, dalam mewujudkan gerakan melawan korupsi yang lebih sistematis dan massif, Lakpesdam PBNU sudah tepat bersinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, gerakan anti korupsi di NU sangat penting karena sejalan dengan misi organisasi, yaitu terwujudnya keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)