Jakarta, NU Online

Berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Sumatra menunjukkan bahwa krisis ekologis belum ditangani hingga ke akar persoalannya. Kerusakan ekosistem, buruknya tata kelola ruang, penguasaan lahan, hingga lemahnya pengawasan terhadap korporasi menjadi persoalan yang terus memicu kebakaran dan mengancam ruang hidup masyarakat serta satwa liar.

 

Desk Disaster dari berbagai wilayah Sumatera mendsak negara agar tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mengusut tanggung jawab korporasi dan memastikan pemulihan lingkungan secara menyeluruh.

 

Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertema Orang Muda Pulihkan Indonesia: Karhutla Berulang, Keadilan Ekologis Dipertaruhkan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

 

Koordinator Desk Disaster Riau, Abdul Hadi Lubis, menegaskan bahwa pemadaman tidak akan menyelesaikan persoalan selama kerusakan tata air dan fungsi ekologis gambut belum dipulihkan. Tanpa perbaikan ekosistem, kebakaran berpotensi terus berulang setiap tahun.

 

“Pemerintah harus memastikan korporasi menjalankan tanggung jawab pemulihan lingkungan secara nyata, bukan justru membiarkan masyarakat terus menanggung dampak dari kerusakan yang sama setiap tahunnya,” katanya.

 

Senada, Koordinator Desk Disaster Jambi, Muhammad Tsani, menilai karhutla bukan semata-mata persoalan kebakaran, melainkan berkaitan erat dengan tata kelola ruang dan penegakan hukum.

 

Menurutnya, negara tidak boleh hanya menindak individu, tetapi juga harus mengusut keterlibatan dan tanggung jawab korporasi.

 

“Negara tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka perorangan. Usut tanggung jawab korporasi, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan pastikan pemulihan lingkungan dilakukan,” ucapnya.

 

Sementara itu, perwakilan Desk Disaster Sumatera Selatan, Suci Indah, menyoroti masyarakat sebagai pihak yang turut menanggung kerugian akibat karhutla. Dampaknya tidak hanya berupa paparan asap, tetapi juga hilangnya sumber penghidupan dan kerusakan lingkungan. Perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

 

“Masyarakat menanggung asap, kehilangan penghidupan, dan kerusakan lingkungan. Negara harus hadir bukan hanya saat api membesar, tetapi juga memastikan perlindungan masyarakat terutama perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

 

Ancaman karhutla juga menjangkau kawasan konservasi. Perwakilan Desk Disaster Lampung, Dedi Kurniawan, mengingatkan bahwa kebakaran berulang di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap habitat satwa liar.

 

“Berulangnya karhutla di Taman Nasional Way Kambas menunjukkan lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Kebakaran merusak habitat dan mempersempit ruang jelajah satwa, sehingga meningkatkan risiko konflik antara satwa liar dan manusia,” katanya.

 

Koordinator Desk Disaster Region Sumatera, Wahdan Lubis, menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pemerintah harus hadir sejak tahap pencegahan, penanganan krisis, hingga pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

 

“Negara harus hadir sebelum, saat, dan setelah karhutla terjadi di Sumatra dan di beberapa wilayah lain di Indonesia. Kehadiran negara bukan hanya untuk memadamkan api, tetapi juga mencegah bencana Karhutla berulang, melindungi rakyat saat krisis, serta memastikan pemulihan menyeluruh setelahnya,” ujarnya.

 

Wahdan mengatakan bahwa pemulihan akibat karhutla harus mencakup kesehatan masyarakat, sumber penghidupan, ruang hidup, hingga pranata sosial.

 

“Ketika karhutla menghancurkan kehidupan rakyat, pemulihannya juga harus memulihkan seluruh sendi kehidupan mereka,” pungkasnya.