Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf enggan menjawab pertanyaan dari wartawan saat ditanya mengenai dukungan atau restu yang diberikan PBNU kepada salah satu calon presiden (capres) 2024.

Secara tegas Gus Yahya mengatakan bahwa persoalan capres dan cawapres pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, bukan menjadi urusan PBNU. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai. 

“Apa soal merestui Ganjar Pranowo saya harus jawab? Kan tidak usah jawab, bukan urusan kita. Apakah saya merestui Prabowo? Ya nggak akan saya jawab, orang bukan urusan kita. Wapresnya ini direstui tidak? Ya nggak saya jawab, bukan urusan kita. Silakan masyarakat menilai sendiri,” kata Gus Yahya kepada wartawan di lobi PBNU usai menerima kunjungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (25/5/2023).

Kepemimpinan moral

PBNU bersama PP Muhammadiyah bersepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menghadapi masa-masa tahun politik pada Pemilu 2024. Kepemimpinan moral ini sangat diperlukan agar praktik politik tidak hanya pada persoalan pragmatis dan upaya mencapai kekuasaan semata.

Kedua organisasi terbesar di Indonesia ini akan berupaya memberikan teladan baik agar tercipta suasana kompetisi politik yang lebih bermoral dan rasional, serta tidak sampai menciptakan polarisasi di tengah kehidupan masyarakat.  

“Kita butuh mendengar lebih banyak tentang komitmen untuk menjalankan kompetisi secara lebih bermoral, lebih bersih, tidak menciptakan polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat. Ini yang kita ingin lihat lebih banyak. Untuk itu, butuh kepemimpinan moral. NU dan Muhammadiyah akan berusaha melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan keteladanan sikap, dengan membuat seruan-seruan terkait dengan moral itu,” kata Gus Yahya. 

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof H Haedar Nashir menjelaskan bahwa ada dua tren dalam politik di dalam negeri. Pertama soal konsesi-konsesi politik melalui usaha-usaha koalisi. Kedua, pernyataan-pernyataan yang kompetitif tetapi bisa mengarah pada polarisasi yang biasa terjadi. 

“Ketika dua hal itu terus intens menjadi state of mind kontestasi para elite politik, ini bisa tidak konstruktif. Maka kita mendorong agar visi kebangsaan yang telah diletakkan para pendiri negara ini harus dielaborasi dan bila perlu dibawa ke ruang publik menjadi diskusi-diskusi politik para kontestan agar jelas arahnya,” ucap Prof Haedar.

Ia juga mengingatkan bahwa para elite politik memiliki tanggung jawab moral untuk membuat pernyataan-pernyataan dan langkah-langkah yang tidak mengarah pada polarisasi masyarakat. Sebab persatuan di negeri ini sangat mahal harganya jika harus terbelah akibat politik. 

“Nah di situlah kami (PBNU dan Muhammadiyah) ingin bersama menghadirkan kepemimpinan moral dan visioner. Itu menjadi komitmen kami,” tegas Prof Haedar. 

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad