Jakarta, NU Online

Wacana pemerintah untuk kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di tengah melonjaknya harga minyak dunia menuai respons dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan kualitas pendidikan nasional.

Menurutnya, setiap langkah efisiensi harus tetap mempertimbangkan dampak luas terhadap dunia pendidikan. Ia menilai pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum menerapkan PJJ, terutama terkait capaian pembelajaran siswa, kesenjangan akses pendidikan, hingga kondisi psikososial peserta didik.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi, yakni ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan apabila PJJ diterapkan secara luas.

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Perlu Dukungan Infrastruktur dan Evaluasi Berkala

Di sisi lain, ia tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam menghemat energi melalui berbagai skema, termasuk opsi pembelajaran daring. Namun, ia menggarisbawahi bahwa implementasi PJJ harus dibarengi dukungan konkret.

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan akses internet yang merata, pemberian subsidi kuota, penyediaan perangkat pembelajaran, hingga peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan. Tanpa dukungan tersebut, efektivitas pembelajaran dikhawatirkan menurun.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini agar tetap relevan dan tidak berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa skema PJJ masih dalam tahap kajian. Pemerintah mempertimbangkan penerapannya secara fleksibel, bergantung pada karakteristik mata pelajaran.

Ia menjelaskan, untuk mata pelajaran yang bersifat praktikum, pembelajaran tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kualitas proses belajar.

Selain itu, pemerintah juga tengah menelaah sejumlah aspek pendukung, seperti penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta skema pembiayaan akses internet bagi siswa. Seluruh kebijakan efisiensi energi lintas sektor ini direncanakan mulai diberlakukan pada April 2026.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal,” kata Pratikno.

Sebelumnya, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menekan konsumsi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah tengah merumuskan aturan teknis pelaksanaan WFH yang direncanakan berlaku tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga sektor swasta.

“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja dengan membuka fleksibilitas work from home dalam satu hari dari lima hari kerja,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Ia juga mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut akan mulai diterapkan setelah masa Lebaran 2026, meskipun waktu pelaksanaannya masih menunggu keputusan final pemerintah. “Pasca-Lebaran, tetapi nanti akan ditentukan waktunya,” katanya.