Jakarta, NU Online

Naiknya harga BBM mulai Sabtu (3/9/2022) kemarin adalah akibat penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi, rencananya sebagian subsidi BBM dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Pemerintah harus membuat keputusan, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran. Yaitu berupa BLT sebesar 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu, sebesar 150 ribu rupiah per bulan, dan mulai diberikan sejak September selama 4 bulan,” papar Jokowi lewat instagramnya, Sabtu (3/9/2022).

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB), Jaenal Effendi menuturkan penggantian subsidi BBM menjadi BLT kepada masyarakat miskin dinilai kurang efektif.

“Meskipun BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM yang diupayakan pemerintah, saya merasa ini tidak betul-betul efektif bagi masyarakat miskin. Seperti permasalahan bantuan pemerintah yang sudah-sudah nyatanya masih saja bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Ada saja masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah sehingga kemiskinan di negara kita masih cukup tinggi,” papar Jaenal kepada NU Online, Ahad (4/9/2022)

Jaenal juga mengkhawatirkan jika subsidi dialihkan dengan BLT akan terjadi kecurangan pemangkasan uang atau lebih parahnya korupsi. 

“Orang-orang miskin tidak semuanya memiliki kendaraan tapi mereka nantinya akan merasakan betapa mahalnya kebutuhan pokok dan bahan makanan akibat kenaikan harga BBM, akhirnya tetap saja kasihan masyarakat kecil,” tandasnya.

Terlebih dengan wacana BLT yang hanya diberikan selama 4 bulan saja tentu akan menyusahkan masyarakat di bulan-bulan setelahnya, mengingat kemungkinan kecil harga BBM akan kembali turun.

“Sangat kecil kemungkinan untuk direvisi lagi dan diturunkan selama harga minyak dunia tidak segera turun,” ujarnya.

Jaenal mengungkapkan, solusi subsidi BBM agar tepat sasaran seharusnya tidak dengan menaikkan harga. Pemerintah dapat membatasi pembelian BBM bersubsidi hanya kepada pengendara motor saja karena tidak mungkin masyarakat miskin memiliki kendaraan roda empat.

“Atau bisa juga dengan membatasi mobil yang ber-CC di bawah 1.500 saja yang diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi. Sehingga mobil yang ber-CC 1.500 ke atas menggunakan BBM nonsubsidi,” pungkasnya.

Kontributor: Afina Izzati

Editor: Fathoni Ahmad