Jakarta, NU Online
Kepala Pusat Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Diklat Kemenag RI, Mohsen Alaydrus mengatakan, persemaian narasi moderat melalui guru pelopor moderasi (GPM) beragama merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah terkait penguatan moderasi beragama.

Hal ini disampaikannya dalam Bedah Buku Guru Pelopor Moderasi: Best Practice Moderasi Beragama di Sekolah dan Madrasah, di Hotel Millennium Jakarta, Senin (13/6/2022). Acara yang diinisiasi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Diklat Kemenag ini juga digelar secara daring melalui Zoom Meeting.

“Kegiatan ini adalah program rutin yang dilaksanakan oleh Puslitbang Penda dalam upaya menumbuhkan semangat literasi juga kepedulian khususnya bagi para peneliti pada isu-isu aktual yang banyak muncul di tengah kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, program penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan yang dipelopori oleh Kemenag tersebut merupakan wujud keseriusan negara untuk memperkuat tatanan kehidupan harmonis umat beragama di tengah keragaman.

“Program moderasi beragama ini diintegrasikan kepada seluruh institusi dan kelembagaan di bawah Kemenag. Sebab, program moderasi beragama menjadi program RPJMN,” ungkap doktor jebolan UIN Alauddin Makassar ini.

“Moderasi beragama telah menjadi kebijakan negara. Artinya, begitu kuatnya isu moderasi beragama ini tidak semata sebagai program. Tetapi, juga menjadi terapan di tengah umat beragama Indonesia,” imbuhnya.

Habib asal Kota Palu, Sulawesi Tengah ini meyakini, keterlibatan seluruh pihak khususnya para guru agama di madrasah dan sekolah terkait program penguatan moderasi beragama bisa membawa dampak positif bagi perbaikan dan keutuhan Indonesia.

Mengutip pernyataan Menteri Agama RI 2004-2019, Lukman Hakim Saifuddin, Habib Mohsen mengungkapkan bahwa moderasi beragama merupakan proses yang tidak berkesudahan. Ia akan terus dinamis di tengah warga bangsa yang agamis.

Moderasi beragama, lanjut pria keturunan Arab ini, haruslah dihayati dan diimplementasi sebagai gerakan bersama, bukan dimaknai sebatas program kegiatan apalagi proyek semata.

“Kami berharap diskusi ini bisa memberi masukan dalam rangka merumuskan program-program, meningkatkan kualitas kebijakan untuk program yang berkaitan dengan kebijakan di lingkungan pendidikan,” tandasnya.

Acara bedah buku tersebut dinarasumberi oleh Menteri Agama RI 2004-2019 Lukman Hakim Saifuddin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dede Rosyada, dan Sekjen DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Ahmad Budiman.

Diskusi dan bedah buku yang dimoderatori peneliti ahli utama BRIN eks Kemenag, Imran Siregar itu dihadiri 40 peserta secara luring dan puluhan guru pendidikan agama Islam (PAI) dari sejumlah daerah di Indonesia secara daring.

Kontributor: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Musthofa Asrori