Nasional
H As’ad Said Ali: NU lah yang Pertama Kali Tuntut PKI Dibubarkan
Jumat, 8 Februari 2019 | 01:30 WIB
H Asad Said Ali (Ist.)
Jakarta, NU Online
Terkait sebuah video berdurasi 3 menit 22 detik yang diduga Ahmad Dhani berbicara di depan umum soal Nasakom, Wakil Ketua Umum PBNU masa khidmah 2010-2015, H As’ad Said Ali menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Dani tidak tepat.
Dalam video tersebut, Dhani menyinggung dan mengait-ngaitkan NU bersama PKI pada zaman dulu, bahkan dikaitkan dengan Nasakom baru.
"Dalam kampanye pemilu 2019 ada pihak yang menganggap NU sama dengan PKI karena 1959-1965 NU mendukung Nasakom. Tentu saja itu salah," tegasnya melalui akun Facebook-nya, Kamis (7/2).
H As'ad menjelaskan, bersama Masyumi dengan 57 kursi serta partai Islam lainnya, NU dengan 45 kursi yang dimilikinya menolak PKI masuk kabinet. Penolakan ini dikarenakan PKI menafsirkan sila pertama Pancasila secara sekuler. Walaupun akhirnya Masyumi dibubarkan karena terlibat pemberontakan PRRI.
"Jadi tinggal tiga partai besar PNI (57), NU (45), PKI (39), selebihnya partai partai kecil," tulisnya.
Setelah Dekrit Presiden Juli 1959 lanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan jargon Nasakom dengan pertimbangan demi persatuan yang ketika itu Indonesia sedang menghadapi pembebasan Irian Barat.
"Terjadi perdebatan di internal NU, menerima atau menolak. Kalau menolak konsekwensinya, Islam tidak terwakili dalam penyelenggaraan politik kebangsaan dan negara akan didominasi kaum nasionalis dan komunis," jelasnya.
Akhirnya dengan pertimbangan kaidah fiqih “mencegah kemudlaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat“, maka NU menerima nasakom sebagai taktik.
"Namun secara strategis, NU tetap menentang PKI sehingga menolak partai itu masuk kabinet. Seperti halnya NU, TNI-AD juga patuh keputusan presiden sebagai panglima tertinggi," terangnya.
Akhirnya Bung Karno hanya memasukkan anggota PKI sebagai menteri tanpa porto folio. Dan selama periode 1959 sampai 1965 pertentangan itu berlangsung baik di lapangan maupun dalam forum politik nasional.
"NU lah yang mempertahankan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) ketika PKI menuntut pembubaran," tambahnya.
Ketika terjadi pemberontakan PKI pada 30 September 1965, NU yang dimotori Kiai Subhan ZE merupakan pihak yang menuntut pertama kali PKI untuk dibubarkan. Dan selanjutnya bersama TNI, NU menghadapi PKI di lapangan maupun di medan politik.
H As’ad Said Ali berharap penjelasan sejarah ini mampu menjadi bekal bagi seluruh elemen bangsa khususnya warga NU untuk menghadapi mereka yang berusaha mendiskreditkan NU.
"Dapat digarisbawahi, NU tidak pernah memberontak (bughot)," tandas pria yang pernah menjadi petinggi Badan Intelijen Nasional (BIN) ini. (Muhammad Faizin).
Terkait sebuah video berdurasi 3 menit 22 detik yang diduga Ahmad Dhani berbicara di depan umum soal Nasakom, Wakil Ketua Umum PBNU masa khidmah 2010-2015, H As’ad Said Ali menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Dani tidak tepat.
Dalam video tersebut, Dhani menyinggung dan mengait-ngaitkan NU bersama PKI pada zaman dulu, bahkan dikaitkan dengan Nasakom baru.
"Dalam kampanye pemilu 2019 ada pihak yang menganggap NU sama dengan PKI karena 1959-1965 NU mendukung Nasakom. Tentu saja itu salah," tegasnya melalui akun Facebook-nya, Kamis (7/2).
H As'ad menjelaskan, bersama Masyumi dengan 57 kursi serta partai Islam lainnya, NU dengan 45 kursi yang dimilikinya menolak PKI masuk kabinet. Penolakan ini dikarenakan PKI menafsirkan sila pertama Pancasila secara sekuler. Walaupun akhirnya Masyumi dibubarkan karena terlibat pemberontakan PRRI.
"Jadi tinggal tiga partai besar PNI (57), NU (45), PKI (39), selebihnya partai partai kecil," tulisnya.
Setelah Dekrit Presiden Juli 1959 lanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan jargon Nasakom dengan pertimbangan demi persatuan yang ketika itu Indonesia sedang menghadapi pembebasan Irian Barat.
"Terjadi perdebatan di internal NU, menerima atau menolak. Kalau menolak konsekwensinya, Islam tidak terwakili dalam penyelenggaraan politik kebangsaan dan negara akan didominasi kaum nasionalis dan komunis," jelasnya.
Akhirnya dengan pertimbangan kaidah fiqih “mencegah kemudlaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat“, maka NU menerima nasakom sebagai taktik.
"Namun secara strategis, NU tetap menentang PKI sehingga menolak partai itu masuk kabinet. Seperti halnya NU, TNI-AD juga patuh keputusan presiden sebagai panglima tertinggi," terangnya.
Akhirnya Bung Karno hanya memasukkan anggota PKI sebagai menteri tanpa porto folio. Dan selama periode 1959 sampai 1965 pertentangan itu berlangsung baik di lapangan maupun dalam forum politik nasional.
"NU lah yang mempertahankan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) ketika PKI menuntut pembubaran," tambahnya.
Ketika terjadi pemberontakan PKI pada 30 September 1965, NU yang dimotori Kiai Subhan ZE merupakan pihak yang menuntut pertama kali PKI untuk dibubarkan. Dan selanjutnya bersama TNI, NU menghadapi PKI di lapangan maupun di medan politik.
H As’ad Said Ali berharap penjelasan sejarah ini mampu menjadi bekal bagi seluruh elemen bangsa khususnya warga NU untuk menghadapi mereka yang berusaha mendiskreditkan NU.
"Dapat digarisbawahi, NU tidak pernah memberontak (bughot)," tandas pria yang pernah menjadi petinggi Badan Intelijen Nasional (BIN) ini. (Muhammad Faizin).
