Jakarta, NU Online
Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Sejarah Hardiknas tidak bisa dilepaskan dari sosok pahlawan nasional RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hadjar Dewantara, sebagai pelopor pendidikan di bumi pertiwi. 

 

Penetapan Hardiknas sebagai hari nasional tertuang dalam keputusan Presiden (Kepres) Nomor 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Kendati peringatan tahunan telah berlangsung selama puluhan tahun, hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah agar mutu pendidikan Indonesia semakin baik. 

 

“Momentum Hari Pendidikan Nasional ini mestinya kita merefleksikan arah pendidikan di Indonesia. Kami merefleksikan di Hardiknas ini kok, tampaknya arah pendidikan kita bertolak belakang dengan apa yang termaktub dalam UUD 1945,” ucap Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji kepada NU Online, Selasa (2/5/2023).

 

“Di mana pendidikan menjadi hak seluruh warga negara Indonesia. Kalau arah pendidikan kita ini ke arah privatisasi dan komersialisasi, maka itu jauh dari maksud UUD 1945,” imbuhnya.

 

Maka itu, ia menilai bahwa penting untuk dipahami jika Hardiknas seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk menghidupkan spirit mengembalikan arah pendidikan. Di mana pendidikan adalah hak seluruh warga Indonesia.

 

“Supaya bisa terpenuhi, pemerintah harus bertangggung jawab terhadap penyediaan sarana juga soal pembiayaan,” ucapnya.

 

Selaras, Wakil Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pegunu) Ahmad Zuhri menilai bahwa Hardiknas merupakan momentum bagi insan pendidikan untuk merefleksikan kembali cita-cita pendidikan nasional yaitu terwujudnya bangsa Indonesia yang cerdas sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. 

 

“Momentum ini sejatinya menjadikan pendidikan sebagai upaya liberasi atau membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, sehingga kita terbebas dari yang namanya kebodohan dan kemiskinan. Untuk melepaskan kerangkeng kebodohan dan kemiskinan adalah pendidikan. Spirit liberasi ini menjadikan kita optimis,” papar Ahmad Zuhri. 

 

“Kita juga harus memaknai hakekat pendidikan adalah untuk mengantarkan kita semua menjadi manusia yang lebih bertakwa, beriman, dan berakhlak,” tambahnya.

 

Indikator kemajuan mutu pendidikan
Zuhri mengatakan, pendidikan sangat berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia sebuah negara. Mutu pendidikan ini, lanjutnya, tidak terlepas dari kualitas tenaga pengajar. Zuhri menilai, terdapat sedikitnya tiga indikator kemajuan mutu pendidikan. 

 

“Pertama bagaimana adanya dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas yaitu kualifikasi akademik tenaga pengajar. Ketika kapasitas guru meningkat, otomatis peserta didik juga akan semakin baik kualitasnya,” tuturnya.

 

Kedua, adanya ruang yang terbuka bagi insan cendekia untuk melakukan inovasi. Artinya, kata dia, tenaga pendidik tidak dibelenggu aturan yang sifatnya mengikat kebebasan.

 

“Tidak dibebani dengan beban administratif,” paparnya.

 

Terakhir, adanya perhatian serius terkait kesejahteraan guru.

 

“Karena pendidikan Indonesia ini begitu luas, kita tidak bisa mewujudkan cita-cita tanpa adanya sinergi. Bagaimanapun perbedaannya, tetap pendidikan adalah kunci untuk memperbesar peluang menjadi lebih baik dan sejahtera,” tutup dia. 

 

Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Aiz Luthfi