Jakarta, NU Online
Pemerintah resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax nonsubsidi. Penyesuaian itu berlaku mulai Sabtu (3/9/2022).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru yakni harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Pertamax nonsubsidi juga mengalami kenaikan dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Menanggapi itu, pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Amrullah Hakim mengatakan, kebijakan itu menandai munculnya era baru. “Era baru dimulai, era bahwa energi itu tidak selalu murah,” kata Amrullah kepada NU Online, Sabtu (3/9/2022).

Praktisi Minyak dan Gas (Migas) itu menilai, pemberlakuan kebijakan tersebut akan sangat berdampak kepada masyarakat. Atas kebijakan baru itu, pemerintah dinilai tetap harus bisa menjaga stabilitas harga komoditi pangan.

“Masyarakat luas pasti terdampak. Pemerintah harus menjaga harga pangan, jangan sampai melonjak naik yang bisa mendorong inflasi yang sangat tinggi,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah juga harus dipastikan tersalur kepada penerima yang tepat.

“Pemerintah harus membagikan BLT dengan tepat sasaran. Pemerintah harus terus transparan ke besaran subsidi dan BLT,” tegas Magister Manajemen lulusan Universitas Indonesia itu.

Selain itu, Amrullah melihat kenaikan harga BBM kali ini sebagai momentum perbaikan fasilitas publik termasuk transportasi umum untuk menarik minat masyarakat.

Transisi transportasi ini, sambung dia, tak hanya ditujukan untuk penggunaan oleh masyarakat, tetapi juga pejabat negara.

“Pemerintah harus segera membenahi transportasi publik. Dorong pejabat untuk memakai transportasi publik. Pak Jokowi, Pak Menteri, semua aparatur negara harus mencontohkan untuk naik transportasi publik,” jabar Amrullah.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyusun skema penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, dari total 20,65 juta target penyaluran BLT, 18,48 juta di antaranya telah siap disalurkan melalui PT Pos Indonesia. “Sisanya sedang proses cleansing,” ujar dia, dalam konferensi pers, Sabtu.

Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Musthofa Asrori