Jakarta, NU Online

Memanfaatkan teknologi untuk mendukung usaha dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara intensif oleh Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN). Untuk menghimpun potensi ekonomi para pengusaha NU, HPN mengembangkan direktori usaha nusantara secara elektronik atau E-DUN.

Wadah ini dikembangkan bukan hanya menghimpun para penguasaha, tetapi juga melakukan promosi, pemasaran produk, dan sharing produk unggulan. Berkembangnya teknologi digital, kini HPN mengembangkan E-DUN berbasis aplikasi yang diberi nama Greenpages.

Platform penghimpunan para pengusaha Nahdliyin berbasis aplikasi tersebut akan diluncurkan pertama kali dalam rangka Harlah ke-8 atau sewindu HPN, Sabtu (20/7) besok. Harlah ke-8 HPN mengambil tema Sinergi Sumberdaya Komunitas dengan Keunggulan Teknologi Digital untuk Menggalang Arus Baru Ekonomi Indonesia.

Ketua Pelaksana Harlah Sewindu HPN Abdul Basit menjelaskan bahwa Greenpages dikembangkan menjadi website tahun lalu. Sekaligus sebagai sarana registrasi keanggotaan HPN.

“Data yang digunakan melalui sistem ini digunakan sebagai tindak lanjut untuk menentukan kegiatan dan arah organisasi, terutama untuk peningkatan usaha mikro dan kecil para pengusaha NU di daerah,” jelas Basit, Jumat (19/7).

Setelah dikembangkan lewat website, sambungnya, Direktori Greenpages HPN dikembangkan menjadi aplikasi untuk lebih memudahkan pendataan pengusaha NU di berbagai daerah.

“Aplikasi ini merupakan gerbang pengelolaan keanggotaan dan keorganisasian HPN serta media komunikasi dan interaksi sosial serta bisnis antarpengusaha HPN dan konsumen,” terangnya.

Perkembangan teknologi untuk mengembangkan bisnis juga diperkuat oleh HPN melaui teknologi blockchain. Dalam rangka mengembangkan bisnis jaringan bagi para pengusaha, HPN pada akhir tahun lalu menggelar Halaqah Blockchain. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidang teknologi dan jaringan komputer.

Salah seorang Ketua DPP HPN Dripa Sjabana mengatakan, teknologi blockchain secara sederhana dapat diartikan sebagai basis data dalam jaringan kepercayaan. Trust (kepercayaan) menjadi modal penting dalam teknologi untuk mengembangkan revolusi berikutnya.

“Bukan hanya terobosan teknologi informasi di bidang keuangan, namun merambah hampir seluruh sektor usaha atau industri, termasuk sektor pertanian,” ujar Dripa.

Blockchain memiliki keunikan yaitu dalam hal tersebarnya basis data, transparansi antar pemilik data, dan enkripsi keamanannya dibandingkan basis data biasa.

Revolusi yang dimungkinkan oleh blockchain akan mempermudah transaksi antara seluruh lapisan masyarakat hingga petani. Bukan hanya transaksi keuangan tapi juga transaksi berbagai data yang akan semakin membanjir dengan masuknya kita ke era internet of things (IoT).

Suatu era yang memungkinkan berbagai objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer.

Untuk memeriahkan Harlah ini, panitia telah menyiapkan sejumlah kegiatan: mulai dari opening ceremony, pentas seni budaya, promosi ekonomi umat dan launching produk HPN (aplikasi direktori pengusaha NU Greenpages), dan potensi serta tantangan Nahdliyin dalam pembangunan ekonomi umat, hingga deklarasi pengusaha muda NU.

Selain dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, tasyakuran ini juga akan dihadiri sejumlah tokoh nasional, pejabat pemerintahan, duta besar, lembaga, organisasi bisnis, pimpinan perbankan, pengamat dan praktisi bisnis, pengurus HPN provinsi, kabupaten dan kota, serta cabang luar negeri. Selain itu juga dihadiri mitra strategis HPN dari unsur pemerintah, swasta, dan lembaga pemerhati ekonomi umat. 

Tasyakuran ini berlanjut hingga bulan September dengan sejumlah kegiatan berupa Halaqoh Bisnis, Hari belanja Online Nusantara dilaksanakan pada 1 hingga 9 September, dan HPN Expo pada September di 9 kota besar di Indonesia. 

Kini, organisasi binaan PBNU ini akan mewadahi para pengusaha NU yang berjumlah tidak kurang dari 2,8 juta pengusaha. Mereka telah berkontribusi nyata dan tersebar di seluruh Indonesia dari tingkat provinsi hingga kabupatan dan kota. (Fathoni)