Jakarta, NU Online
Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Seluruh elemen masyarakat diimbau turut menyukseskan produk pemilihan umum yang berlangsung demokratis 17 April lalu. 
 

Harapan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), H Ali Masykur Musa, Kamis (17/10).
 

Menurutnya, Jokowi-KH Ma'ruf Amin adalah produk pemilihan umum yang sah dan demokratis. Untuk itu jelang pelantikan di gedung kura-kura 2 hari mendatang itu seluruh elemen bangsa harus menghormati. 

 

"Demokrasi melalui pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat adalah instrumen demokrasi yang berdaulat dan berbudaya. Karena itu hasilnya harus diterima dan dihormati," tutur Cak Ali, sapaan akrabnya.
 

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut menyebutkan bahwa selain kebenaran warga negara berpendapat, demokrasi telah memberikan ruang kebebasan berpendapat. 

 

“Meski demikian, kebebasan tersebut harus tetap dalam batasan menjaga ketertiban sosial,” ungkapnya. 
 

Dalam pandangan komisioner Badan pemerikasa Keuangan RI periode 2009-2014 tersebut, yang harus dilakukan masyuarakat adalah turut menjaga suasana kondusif.

 

"Karena itu menjaga keamanan dan ketertiban sosial menjelang dan sesudah pelantikan presiden dan wapres adalah menjadi tanggungjawab semua pihak," ungkapnya.

 

Cak Ali meminta kepada seluruh elemen bangsa memantau kerja pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin selama 5 tahun mendatang. Namun demikian menurutnya, segala bentuk evaluasi terkait kerja pemerintah harus tetap dilakukan dan disalurkan melalui ruang yang konstitusional. 

 

"Yang terpenting, jaga dan pantau kinerja pemerintah sesuai dengan visi-misanya dan janji saat pemilu,” katanya. 
 

Bagaimana jika terdapat hal yang perlu disampaikan lantaran ada kinerja yang kurang tepat atau hendak memberikan masukan? Maka yang harus dilakukan adalah dengan menyampaikan sesuai prosedur yang disepakati.

 

“Jika ada aspirasi yang belum tertampung dan berbeda, maka salurkanlah melalui mekanisme yang benar yaitu DPR, DPD dan MPR RI,” tegasnya. 
 

Dalam pandangannya, semua pihak harus menjaga mekanisme tersebut sebagai pola hubungan yang  dibenarkan dalam demokrasi.

 

“Itulah cara berpolitik yang berbudaya, bukan melalui demokrasi jalanan," pungkasnya.
 

 

Pewarta: Imam Kusnin Ahmad

Editor: Ibnu Nawawi