Jakarta, NU Online

Wacana soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ramai diperbincangkan banyak kalangan masyarakat. Banyak yang menilai kenaikan tersebut akan menyulitkan warga dengan ekonomi menengah ke bawah.

Nelayan hingga pengemudi ojek online mengaku tidak setuju dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut. Menurut mereka, naiknya harga BBM subsidi akan berdampak terhadap penghasilan sehari-hari.

Faiz Muhajir, salah seorang pemilik kapal di Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengaku tidak setuju akan naiknya harga BBM karena berimbas pada membengkaknya biaya operasional melaut.

"Kenaikan BBM ini sudah tentu berpengaruh secara tidak langsung menambah biaya pemberangkatan bekal untuk berlayar. Nelayan pakainya solar dalam sekali melaut ditentukan berapa besar ukuran kapal. Relatifnya 25.000-30.000 liter tiap pemberangkatan," kata Faiz kepada NU Online, Kamis (25/8/2022).

Faiz mengatakan, jika harga solar mahal maka berdampak pada besaran bagi hasil yang akan diterima nelayan. 

"Sederhananya gini, modal 10 hasil tangkap 30. Dari hasil tersebut nelayan hanya dapat keuntungan 20 saja. Seandainya modal 15 hasil tangkap 30 maka keuntungan yang bakal dibagikan cuma 15 (atau lebih sedikit)," sebutnya.

Padahal pemilik kapal juga sudah dibebani kenaikan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

"Saat ini nelayan sedang mengeluh soal perizinan berlayar dan tingginya pajak nelayan. Jika solar mahal, mau bayar pakai apa kalau BBM nanti dinaikkan?" keluhnya.

Hal senada dikatakan pengemudi ojek Nurman Hidayat. Ia mengaku keberatan soal naiknya harga BBM karena mempengaruhi pendapatannya sebagai driver ojek online.

"Jika harga bahan bakar jenis pertalite naik, penghasilan akan berkurang. Kita para ojol keberatan,” ujarnya di Bekasi.

Nurman meyakini jika ada kenaikan harga BBM maka akan ada kenaikan tarif bagi para penumpang.

"Kalau dinaikin harga BBM otomatis tarif untuk ojol harus disesuaikan juga karena gimana juga BBM sangat dibutuhkan," tutur Nurman.

Ia berharap pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga BBM. Pasalnya, masyarakat saat ini masih dalam kondisi sulit pasca pandemi dan harga bahan pokok yang terus naik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial jika harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan.

Menurut Airlangga, program bantuan sosial (bansos) tersebut untuk memitigasi dampak negatif ke perekonomian masyarakat dengan adanya kenaikan harga energi.

"Ya, tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. Kita sudah punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama dalam Komite Penanganan COVID-19 dan PEN," ujar Airlangga dikutip Antara.

Airlangga mengatakan jajaran menteri masih merumuskan bansos tersebut termasuk skenario kebijakan harga BBM di tengah semakin menipisnya kuota BBM jenis Pertalite dan beban anggaran di APBN yang terus melonjak.

Pemerintah juga sedang mengalkulasi dampak dari rencana kenaikan harga BBM terhadap kegiatan industri. Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli atau permintaan konsumen, dan juga laju inflasi yang akan berimbas pada jalannya roda usaha.

Terkait subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

"Saat ini kuota subsidi Pertalite hanya tersisa enam juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, pemerintah memperkirakan Pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada menteri agar perubahan harga Pertalite diputuskan secara hati-hati dan dikalkulasikan dengan matang agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," kata Jokowi, Selasa (23/8/2022).

Kontributor: Suci Amaliyah

Editor: Fathoni Ahmad