Jakarta, NU Online

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai para calon presiden tidak memberi gagasan baru dalam mengoptimalisasi penggunaan anggaran pendidikan dalam debat pamungkas atau kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Semua jawaban bersifat biasa-biasa saja tanpa ada terobosan baru dan tawaran sebuah sistem pendidikan yang lebih berkeadilan," kata Ubaid dalam keterangan tertulis diterima NU Online, Senin (5/2/2024).

Ubaid menjelaskan para calon presiden tidak bisa menunjukkan secara rinci keberpihakan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukkan kepada siapa dan untuk apa.

"Semua kandidat gagal menjawab pertanyaan ini dengan inovasi gagasan atau sistem baru yang lebih berkeadilan bagi guru dan juga akan meningkatkan kompetensi guru dalam mendidik," ujar Ubaid.

Data tahun 2023 berdasarkan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 menunjukkan bahwa  dari toal anggaran pendidikan Rp.612,2 Triliun, Kemendikbudristek hanya mengelola 13 persen atau setara dengan Rp.80,22 Triliun.

Sementara sisa anggaran atau sebagian besarnya dialokasikan ke Kementerian/lembaga lain serta pembiayaan pendidikan 37 persen dan ditransfer ke daerah dana desa sebanyak 50 persen.

Ubaid mengingatkan selama proporsi anggaran pendidikan semacam ini, maka meski angkanya 20 persen dari APBN tetap tidak akan mampu menjadikan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah atau wajib belajar 12 tahun sebagai prioritas.

"Akibatnya, kualitas peserta didik akan terus jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga kita," pungkasnya.