Jakarta, NU Online
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang oleh DPR RI merupakan kabar gembira bagi masyarakat.
Pengesahan RUU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam Rapat paripurna yang digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Setelah mendengarkan laporan dari para peserta sidang, Puan kemudian meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU TPKS menjadi produk undang-undang.
"Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan kepada peserta sidang.
"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang mengikuti Rapat Paripurna.
Pada kesempatan itu, Puan juga mengatakan bahwa pengesahan RUU TPKS menjadi UU merupakan hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia, sekaligus komitmen bersama pemerintah dalam rangka memajukan Indonesia.
"Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. Apalagi menjelang Hari Kartini," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Ia berharap implementasi RUU TPKS yang kini disahkan menjadi UU akan dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual di Indonesia.
"Kami berharap bahwa implementasi dari UU ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia,” harapnya.
“Karenanya perempuan Indonesia harus selalu semangat. Merdeka!" imbuh Puan semangat.
Sesaat setelah palu diketuk, suara tepuk tangan langsung membahana di ruang rapat paripurna. Suara itu berasal dari para anggota dewan maupun masyarakat umum yang hadir di area balkon.
Selain Puan, hadir juga pimpinan lain, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Abdul Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, dan Lodewijk Paulus.
Rapat paripurna itu juga dihadiri oleh sejumlah koalisi LSM perempuan dan kalangan aktivis, di antaranya LBH APIK dan Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual.
Pewarta: Syifa Arrahmah
Editor: Aiz Luthfi